PEMERINTAH Perlu Tindak Ormas untuk Beri Kepastian Usaha

- Penulis

Senin, 28 April 2025 - 22:00 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: ANTARA/Melalusa Susthira K)

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: ANTARA/Melalusa Susthira K)

SuarIndonesia — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di Tanah Air.

“Kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha, kepada pelaku investasi, bahwa Indonesia itu tidak akan menoleransi ‘aksi-aksi koboi’, premanisme, yang sering berkedok ormas tersebut,” kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Menurut dia, investasi untuk dapat berjalan membutuhkan dua prasyarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum.

“Bagi investasi, masalah keamanan, masalah penegakan hukum, itu merupakan hal yang paling utama. Jadi, itu adalah dua prasyarat yang paling tinggi tingkatannya bagi investasi untuk bisa masuk,” ucapnya.

Eddy Soeparno menekankan dua hal tersebut menjadi aspek mutlak agar pelaku investasi yakin untuk menanamkan investasinya di Tanah Air. Bahkan, sekalipun di daerah yang infrastrukturnya belum terbangun, investor siap untuk melakukan investasi.

“Belum ada listriknya, belum ada perumahannya, belum ada jalannya, belum ada airnya, enggak apa-apa mereka investasi asal keamanannya terjamin dan kedua juga kepastian hukumnya itu juga kuat,” tuturnya.

Wakil rakyat ini juga menekankan bahwa aksi premanisme oleh ormas yang mengganggu pelaku usaha di sektor investasi sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Padahal, menurut Eddy Soeparno, sektor investasi menjadi sektor utama yang paling dapat diandalkan saat ini guna mendongkrak perekonomian Indonesia.

Hal itu, kata dia, lantaran sektor pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya, yakni belanja konsumen, tengah mengalami kelesuan akibat masyarakat kini yang cenderung melakukan penghematan.

Baca Juga :   BANTUAN Pusat Rp20,5 Triliun Siap Disalurkan ke Daerah

“Ada pelambatan dari sisi belanja konsumen karena masyarakat cenderung sekarang berhemat, kemudian mengurangi belanja,” katanya.

Selain itu, kata Eddy Soeparno, sektor pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya, yakni ekspor, mengalami pelemahan pula akibat penurunan harga rata-rata komoditas dan permasalahan perang dagang.

“Dengan adanya pelemahan di sektor belanja konsumen dan adanya juga penurunan dari harga-harga komoditas dunia, yang perlu diandalkan itu adalah investasi,” ucapnya.

Untuk itu, Eddy Soeparno pun menyambut baik iktikad Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons maraknya tindakan menyimpang oleh sejumlah ormas di Tanah Air.

“Menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri, yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Ormas untuk memperkuat aspek pengawasannya,” kata Eddy, dilansir dari AntaraNews.

Di sisi lain, dia memandang UU Ormas pun tak apa jika tak direvisi asalkan pengawasan dan penegakan hukum atas tindakan premanisme oleh ormas-ormas mampu dilakukan secara konsekuen.

“Jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu,” tegasnya.

Menurut dia, yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

KEMENPAR: Perjelas Peran Pusat-Daerah di Destinasi Wisata
PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan
GANTIKAN HNW, Sohibul Iman Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI
ADA 22 PERSYARATAN yang Perlu Dipenuhi Cawapres
NAMA-NAMA yang Bermunculan Jadi Cawapres
WASPADAI Dampak tidak Langsung 2 Bibit Siklon di Perairan RI
TAMBAHAN ANGGARAN Riset Rp6 Triliun Harus Terukur
MUHAMMADIYAH Mitra Strategis Bangun Indonesia Berkeadilan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:04

MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin

Senin, 16 November 2026 - 20:54

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 November 2026 - 20:33

MODUS Segel Kontainer Palsu, 18,6 Ton Dedak Hilang

Senin, 16 November 2026 - 20:28

KAWANAN PENCURI Muatan Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Terungkap, Begini Modusnya

Senin, 16 November 2026 - 20:19

PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan

Senin, 16 November 2026 - 14:47

KOMISI II DPRD Kalsel dan Disbunnak Sinkronkan Program Kerja 2027

Senin, 16 November 2026 - 14:43

KALSEL SURPLUS Ayam dan Telur Jelang Akhir Tahun, Daging Sapi Masih Defisit

Berita Terbaru

3 perempuan diringkus polisi gegara promosi judi online (judol) di media sosial. (HO- Polda Kalteng)

Hukum

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 Nov 2026 - 21:43

Petugas BPBD Kotim saat memadamkan api di lokasi kejadian. (HO-BPBD Kotim)

Kalteng

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Senin, 16 Nov 2026 - 21:36

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolsek KPL Banjarmasin, yang dipimpin Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin didampingi Kapolsek KPL Kompol Dr Muhammad Abdul Rauf, Senin (16/11/2026) (SuarIndonesia/YI)

Headline

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 Nov 2026 - 20:54