Suarindonesia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) diingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, karena penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD masih nol. Selain Kalsel, dua provinsu lainnya Kaltim dan Kaltara juga demikian.
“Itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dana bansosnya sama sekali belum direalisasikan,” kata Tito dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diikuti Pemprov Kalsel di Command Centre Setdaprov Kalsel, Senin (24/10/2022).
Tito meminta, pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan pengendalian inflasi di daerahnya. Salah satu upaya menekan inflasi melalui bansos.
“Masalah pengendalian inflasi tolong benar-benar jadikan isu yang prioritas, saya paham rekan-rekan kepala daerah semua memiliki problem di wilayah masing – masing, tapi isu inflasi sama seperti kita menghadapi pandemi naikkan sebagai isu nomor satu,” pintanya.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengakui bansos baru disalurkan. Kemarin pagi baru diserahkan secara simbolis bansos untuk lima ribu penerima manfaat.
Menurutnya, penyaluran bansos bisa dilakukan dengan cepat, sehingga target diharapkan segera tercapai.
“Untuk bansos, anggaran yang kita sediakan Rp 6 miliar lebih,” ujarnya.
Selain untuk bansos, ia menyebut, Pemprov Kalsel juga menyiapkan anggaran di belanja tidak terduga (BTT) sekitar Rp 80 miliar untuk pengendalian inflasi. “Untuk BTT sudah terserap hampir Rp 45 miliar lebih,” sebutnya.
Roy memastikan, pemprov telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Ini dilakukan secara resmi melalui apel gabungan gerakan oengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel, kemarin pagi.
“Dalam apel tadi dilakukan gerakan menanam, dengan pembagian bibit tomat, cabai untuk seluruh ASN di pemprov,” paparnya. (RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
