SuarIndonesia – DPRD Kalsel melakukan konsultasi mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah ke DPRD DKI Jakarta.
“Jadi ada beberapa perbedaan dalam pembahasan LKPj ini dengan DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin, usai konsultasi dan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta, akhir pekan lalu.
Di antaranya, pembahasan LKPj tersebut tidak dalam bentuk panitia khusus (Pansus) seperti halnya Kalsel, namun langsung dibahas komisi-komisi yang membidangi masalah tersebut.
“Tidak dibentuk Pansus, namun mengoptimalkan pembahasan dengan SKPD yang menjadi mitra kerja masing-masing,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Diungkapkan, DKI Jakarta memiliki yang namanya pra pembahasan LKPj sebelum disampaikan, kemudian dibuat rekomendasi per komisi.
“Komisi-komisi kemudian menyampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) dan selajutnya Banggar yang menyampaikan rekomendasi ke pemerintah,” tambah Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Karmila yang mencatat beberapa hal penting dari kegiatan tersebut, di antaranya komisi-komisi melakukan pembahasan bersama SKPD sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Salah satunya tentang bagaimana realisasi kinerja dan angggaran yang meliputi program dan kegiatan di SKPD-SKPD.
“Pembahasan komisi terhadap SKPD menyangkut realisasi kinerja dan anggaran,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN).(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
