SuarIndonesia – Aktivitas penambangan illegal (peti) di Kalsel disebut semakin marak sejak kewenangan urusan tambang pindah ke pusat.
Peti tidak hanya terjadi di wilayah tambanh seperti Tanah Bumbu atau Kotabaru, namun juga menyasar ke Banjarbaru yang notabene bukan wilayah tambang. Beberapa waktu lalu terungkap aktivitas tambang diduga illegal di daerah Cempaka, Banjarbaru.
Kepala Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, A. Gunawan Harjito, mengakui kini setelah kewenangan tambang ditarik ke pusat peti semakin marak.
“Kita sudah tak punya kewenangan untuk bertindak. Kami masih menunggu adanya perpres (Peraturan Presiden) berkaitan dengan pendelegasian urusan pertambangan ini,” kata Gunawan, Jumat (11/2/2022).
Disebut Gunawan, meski tak lagi punya kewenangan pihaknya berharap pemegang izin pertambangan tetap memberikan laporan terutama terkait produksi dan lingkungan.
Tidak bisa dipungkiri jika terdapat kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan, masyarakat pasti akan menyalahkan Pemerintah Provinsi.
Sementara laporan produksi diperlukan dalam rangka mengontrol dan bagi hasil pemerintah pusat ke daerah.
Sejak kewenangan pindah ke pusat, pihak perusahaan sepertinya enggan memberikan laporan kepada pemerintah daerah. Gunawan mengakui hal tersebut. Hanya 2 sampai 3 perusahaan yang memberikan laporan, selebihnya tidak.
“Mungkin mereka merasa kita punya kewenangan sehingga tidak perlu lagi diberikan laporan,” bebernya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
