SuarIndonesia – Mantan Kades (Kepala Desa) Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang suka ke THM (Tempat Hiburan Malam) berujung dituntut 5 tahun penjara.
Gunawan dituntut 5 tahun penjara, disamoing itu ia juga dibebankan membayar denda Rp 200 juta subsidair selama enam bulan.
JPU (Jaksa Penuntut Umum), Zulton dari Kejaksaan Negeri Tabalong membacakan tuntutannya pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (20/4/2022), d ihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Jamser Simanjuntak.
Selain itu, JPU juga menetapkan kalau terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp 369.448.500. dan bila tidak dapat membayar dalam waktu sebulan sesudah putusan maka kurungannya bertambah selama dua tahun dan enam bulan.
Zultoni berkeyakinan kelau terdakwa bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti pada dakwaan primirnya.
Kepada terdakwa bauik sendro maupun melalui penasihat hukumnya untuk mencapikan nota pembelaan pada sidang mendatang.
Terdakwa yang di dudukan di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan dan desa ratusan juta rupiah.
Menurut Dakwaan yang di sampaikan JPU Zultoni dari Kejaksaan Negeri Tabalong dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Jamser Simanjuntak didampingi hakim ad hock A Gawe dan Arif Winarno, terdapat unsur kerugian negara dikisaran Rp 369.448.500.
Pada tahun 2018 ketika terdakwa menjabat sebagai Kades Bongkang, terdapat anggaran pendapatan dan belanja desa sebesar Rp1,7 M, yang diperuntukan beberapa proyek di desa tersebut.
Tetapi kenyataannya banyak proyek yang fiktif sementara anggaran dicairkan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi diantaranya bersenang senang di tempat hiburan malam di Banjarmasin serta untuk modal usaha.
Dalam mengelola keuangan desa tersebut terdakwa tidak melibatkan unsur staf di desa tersebut semuanya dilakukan sendiri.
Salah satu proyek fiktif yang dilakukan terdakwa seperti pengadaan alat olahraga, barang tidak ada tetapi duitnya dicairkan oleh terdakwa begitu juga dengan pembangunan pisik yang tidak terwjud. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
