MANTAN DIREKTUR PDAM HST Diganjar Penjara 18 Bulan

Bagikan :
MANTAN DIREKTUR PDAM HST Diganjar Penjara 18 Bulan

SuarIndonesia – Mantan Direktur Utama PDAM Hulu Sungai Tengah, akhirnya diganjar penjara selama 18 bulan penjara yang terlibat korupsi pengadaan tawas dengan modus memark up harga satuannya.

Sementara stafnya Fitriadi selaku PPK (pejabat Pembuat Komitmen) diganjar hukuman yang sama. Masing masing dibebani membayar denda Rp50 juta subsidir masing-masing tiga bulan. Sementara uang pengganti menjadi beban tersangka lain, karena majelis beranggapan keduanya tidak pernah menikmatinya.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang dipimpin hakim Jamser Simanjuntak, menyampaikan vonisnya pada sidang lanjutan, Jumat (12/11/2021) sore.

Dua tersangka lainnnya yakni dari unsur perusahaan yang mengadakan tawas tersebut, yakni terdakwa Idris Salim selaku Direktur CV Karisma Niaga Banjarmasin dan Antung Nikmatul Zaidah Direktur CV Trans Media Communications Barabai. Masing masing diganjar 18 bulan penjara serta denda masing masing Rp50 juta subsdiar tiga bulan kurungan.

Sementara Antung yang sudah mengembalikan uang sebesar Rp88 juta lebih disita sebagai uang pengganti, sedang sisanya Rp155 juta lebih harus dibayar bila tidak dibayar, maka kurungannya bertambah selama enam bulan. Sedangkan Idris Salim uang penganti yang sudah dibayarnya Rp198.495.000.

Majleis sependaapt dengan JPU kalau terdakwa secara sah dan meyakin melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberatasan korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pada tuntutannya hanya Antung yang dituntut dua tahun dan enam bulan serta masing-masing didenda Rp50juta susidair enam bulan kurungan dan UP pengganti hanya dibebankan kepada terdakwa Idris dan Antung.

Para terdakwa menurut dakwaan yang disampaikan JPU Sahidnoor, para terdakwa melakukan mark up pengadaan tawas di tahun anggaran 2018 dan 2019,dengan nilai pagu Rp1 miliar lebih.

Penyimpangan atau mark up, yang mana pelaksanaan pengadaan tanpa HPS kemudian harga melebihi dari pasaran. Akibat perbuatan para terdakwa terdapat kerugian negara sebesar Rp353 juta. (HD)

 312 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!