SuarIndonesia – Beredar sebuah pesan melalui WA ajakan bagi anggota HIPMI untuk membuat video mendukung Mardani dengan tagar Stop Kriminalisasi Ketum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H Maming pada Rabu (20/4/2022).
Ajakan membuat video yang beredar di medsos itu berbunyi:
“Sahabat2 HIPMI semua, mohon buatkan video ya. Untuk video, masing-masing anak HIPMI sampaikan: Stop Kriminalisasi Ketum BPP HIPMI Mardani Haji Maming. Kami… HIPMI… bersama Ketum Maming.
Video akan kami kolagekan untuk dijadikan video standar untuk di share semua anak HIPMI se-Indonesia
Untuk caption postingan sosmed gunakan: #StopKriminalisasiKetumBPPHipmi #SaveKetumMaming #Hipmi……..BesamaKetumMHM #HipmiSeIndonesiaBersamaKetumMHM #PersahabatanPersaudaraanSepanjangMasa”
Beredarnya ajakan bagi anggota HIPMI untuk membuat video mendukung Ketum Mardani yang juga menjabat Bendum PBNU itu dibenarkan Anggawira, Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan BPP HIPMI.
Kader HIPMI akan melawan upaya ini. Ini upaya-upaya oknum yang melalukan framing.
HIPMI memberikan suatu dukungan moral dan juga mengingatkan penegak hukum, dan tentunya pihak-pihak yang berupaya melakukan tekanan-tekanan agar tidak melakukan hal ini, karena kita melihat ini sudah ada upaya yang sistematis ya untuk mendorong issue atau berita terkini,” kata Angga melalui voice note.
Namun sisi lain ajakan untuk membela Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming melalui video dikritisi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
“Itu justru bentuk menghalangi penegakan hukum karena Ketua Umumnya sampai hari ini hanya dipanggil sebagai saksi, bukan dipanggil sebagai tersangka.
Nah justru yang diduga menghalangi penyidikan dan penegakan hukum itu Ketua Umum HIPMI karena tidak mau datang ke persidangan,” kata Boyamin, Rabu (20/4/2022).
Menurut Boyamin, Mardani harusnya hadir ke persidangan untuk menjelaskan apa adanya.
“Kalau dia tidak terlibat, ya pasti tidak dicari-cari kesalahan dan tidak dikriminalisasi.
Dan sampai detik ini dia hanya saksi. Dia diminta datang ke pengadilan untuk membantu penegak hukum mencari bukti materiil tentang dakwaan kepada Raden Dwidjono,” tegasnya.
Oleh sebab itu, MAKI menganggap aneh jika ada tagar Stop Kriminalisasi Ketum BPP HIPMI Mardani H Maming.
“Ini sangat disayangkan, anggota HIPMI para pengusaha muda mestinya punya idealisme,” katanya.
Sebelumnya pada persidangan dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan terdakwa Raden Dwidjono mantan Kadis ESDM Tanah Bumbu di Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang digelar Senin (18/4/2022), Mardani H Maming hadir sebagai saksi pada pemanggilan keempat melalui daring.
Ketua Majelis Hakim Yusriansyah yang menganggap kehadiran Mardani H Maming yang mantan Bupati Tanah Bumbu ke persidangan penting karena merupakan saksi fakta.
Kemudian memutuskan untuk menetapkan pemanggilan paksa untuk hadir pada persidangan Senin (25/4/2022). (*)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
