KOMUNITAS Nelayan, Petambak dan Pengusaha Kepiting Kalsel Desak Menteri Kelautan dan Perikanan Cabut Peraturan

SuarIndonesia – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022, dalam pasal 8 Ayat 1 huruf b, membuat komunitas Nelayan, Petambak dan Pengusaha Kepiting Kalsel merugi.

Pasalnya mengatur tentang ukuran karapas di atas 12 cm baru bisa dikirim atau ekspor.

“Aspirasi kami mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan agar mencabut pasal tersebut,” ucap Lukman, perwakilan Komunitas Nelayan, Petambak, Pengusaha Eksportir dan Pekerja Kepiting Bakau Kalsel, saat audensi bersama Komisi II DPRD Kalsel dan Dinas Kelautan dan Perikanan di DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin (26/9/2022)

Menurut lukman, bekerja mencari kepiting sebagai mata pencaharian setiap hari mereka, baik ekportir ataupun nelayan dan petambak dan pekerja kepiting bakau di Kalsel banyak mengalam dampak kerugian akibat peraturan tersebut,

” Dari segi ekonomi, dikarenakan harga kepiting sangat murah sekali sehingga terjadi kerugian yang besar terhadap kami,” ujarnya.

Lanjutnya aturan tersebut tidak hanya berdampak di Kalsel, juga berdampak secara nasional karena ukuran rata-rata kepiting bakau saat ini banyak tidak memenuhi standar ukuran di atas 12 cm, sebagaimana peraturan tersebut.

Dan yang memenuhi ukuran kepiting itu hanya beberapa persen saja, meski masa pembesaran sudah ber bulan-bulan tiga kali molting (ganti kulit).

Sedangkan kepiting lainnya seperti kepiting soka tidak diberlakukan aturan ukuran 12 cm itu, padahal pada dasarnya kepiting soka juga dari kepiting bakau yang dibudidayakan menjadi kepiting soka.

Melihat kondisi saat ini, lanjut dia, banyak nelayan yang sudah mengurangi aktivitasnya karena harga kepiting sangat murah.

Karena biasanya para nelayan inilah yang mencarikan bibit kepiting di sungai dan dijual ke petambak untuk dipelihara dibesarkan dalam tambak.

Akibatnya, nelayan tangkap yang sebelumnya bisa menghasilkan kurang lebih Rp 250 ribu per hari sekarang hanya mendapatkan sekitar dibawah Rp 100 ribu per hari.

Kondisi yang sama juga dirasakan para petambak. Mereka banyak mengalami kerugian disebabkan kepiting yang sudah dirawat di tambak, yang siap dipanen terkendala ukuran di atas 12 cm, karena banyak kepiting siap panen tidak mencapai ukuran tersebut.

Dampak peraturan tersebut juga dirasakan para pengusaha pengekspor kepiting karena realita pengukuran di lapangan tidak standar, sehingga menimbulkan kerugian saat pengiriman.

Menurut dia, kondisi seperti inilah yang perlu di kaji lagi, oleh pemerintah mengenai dampak terhadap aturan tersebut, karena terjadi banyak kerugian dan dirasa sangat menyusahkan para masyarakat

Mereka menuntut agar Menteri Kelautan dan Perikanan agar mencabut Pasal 8 Ayat 1 huruf b, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022, mengenai ukuran karapas di atas 12 cm baru bisa dikirim atau ekspor.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono

Sementara menjelaskan mengakui peraturan tersebut cukup menyulitkan nelayan penangkap kepiting termasuk petambak dan eksportir.

“Aturan terdahulu memang menyebutkan ukuran karapan 12 cm per ekor atau 150 gram, sehingga mereka maaih bisa menjual hasil tangkapan kepiting,” katanya

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo berjanji akan secepatnya menindaklanjuti tuntutan ke pusat, bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel.

“Kami akan secepatnya menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi tersebut ke pusat karena memang merugikan para nelayan dan pekerja tambak kepiting,” ujarnya. (HM)

 489 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!