Suarindonesia – Menjelang sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2019 mendatang, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) secara intensif menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan imbauan kepada warga untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Warga Kalsel juga diimbau untuk menghormati mekanisme hukum yang akan berlangsung di MK dengan cara tidak melakukan aksi demo.
“Kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan ulama serta ormas untuk bersama Polri dan TNI mencegah kelompok massa ke Jakarta. Sosialisasi di media pun secara intensif kami lakukan.
Kami mengimbau kepada masyarakat Kalsel untuk mengikuti proses hukum yang berlangsung dan menghormati mekanisme hukum tanpa harus mengikuti demo ke Jakarta,” ujar Kapolda Kalsel Irjen Polisi Yazid Fanani, Rabu (12/6).
Kapolda menjelaskan, sejauh ini belum ada pergerakan massa dari Kalsel menuju Jakarta. Polda Kalsel bersama seluruh jajaran Polres di Kabupaten/Kota di Kalsel akan terus secara optimal melakukan langkah preemptive melalui pendekatan dialog dan komunikasi dengan tokoh agama, ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan juga tim kedua pasangan calon.
Tidak hanya itu, lanjutnya, juga melakukan langkah-langkah preventif melalui pengawasan media sosial dan upaya orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengganggu kedamaian bangsa.
“Kami akan mengawasi orang-orang yang menghasut warga dan melakukan kegiatan penggalangan massa.
Kami juga akan melakukan langkah penyekatan, dan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang diduga rawan tindak kejahatan,” ujarnya.
Kapolda mengatakan, pihaknya juga akan memeriksa orang-orang yang dicurigai akan tetap ke Jakarta.
“Kami akan periksa orang-orang di terminal, pelabuhan dan bandara yang tujuan ke Jakarta.
Kendaraan bermotor akan diperiksa dan juga melakukan penyelidikan kelompok-kelompok radikal.
Kami ingin mengedukasi masyarakat lewat kegiatan operasi cipta kondusif,” ujar kapolda.
Ia mengatakan, pemantauan pergerakan massa akan secara intensif dilakukan.
Kalau pun ada warga yang tetap nekad datang ke Jakarta, maka langkah yang dilakukan adalah pengawasan dan razia terhadap barang-barang bawaan.
“Kami akan menindak tegas warga yang kedapatan membawa barang-barang berbahaya,” tegasnya. (ZI))
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
