Suarindonesia – Menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada 2019, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir menegaskan bahwa universitas atau kampus tidak boleh menjadi arena politik.
“Menyikapi tahun politik yang akan berlangsung, kampus tidak boleh menjadi arena politik,” tutur Nasir.
Menyikapi hal tersebut, Guru Besar ULM yang juga Dekan FKIP ULM Prof. Dr. H. Wahyu, MS mengatakan yang terkait dengan hal tersebut sudah ada sejak dulu bahwa kampus merupakan lembaga ilmiah yang tidak boleh ada unsur politik partai ataupun dijadikan sebagai wadah untuk melakukan politik praktis.
“Dari dulu mahasiswa dididik oleh setiap kampus dalam lingkungan ilmiah sehingga nanti mempunyai generasi bangsa yang intelektual,” ucapnya, Senin (22/10/2018).
Tenntang ranah kampus, ia menjelaskan bahwa mahasiswa akan menerapkan tri dharma perguruan tinggi yang akan diterapkan kepada masyarakat banyak yang tentu tidak lepas dari kajian-kajian ilmiah dan analisis-analisis. “Lingkup kampus sangat erat dengan ke ilmiahan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika disinkronisasikan dalam keadaan yang dihadapi tentang perpolitikan pemilu 2019 mendatang, mahasiswa hanya untuk pendidikan politiknya saja sesuai dengan dasar keilmiahan seorang mahasiswa.
“Mahasiswa cukup dengan pendidikan politik bukan tentang politik praktis. Dalam undang-undang jelas bahwa mahasiswa hanya dalam lingkup kampus hanya pendidikan politik,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi lingkungan kampus harus steril dari politik praktis yang kini sangat rawan terjadi Karena undang-undang telah mengatakan bahwa tempat peribadahan dan lingkungan pendidikan harus steril dari politik praktis.
Adapun dengan mahasiswa yang mengikuti organisasi luar kampus namun berafisiliasi dengan partai politik itu, menurutnya sah saja selagi tidak membawa nama baik kampus untuk terjun dalam berbagai kegiatan yang mungkin ada keikutsertaan partai politik.
“Terserah mereka ingin berkegiatan di luar kampus, asal jangan membawa nama almamater untuk dijadikan tumpuan bagi partai politik dan atas nama individu,” ucap Dekan FKIP ULM tersebut.
Untuk partai politik itu sendiri jangan memboncengi mahasiswa untuk berkampanye di dalam kampus.
Ia akan memberikan teguran keras bagi mahasiswa yang ikut terjun dalam politik praktis yang akan mempengaruhi citra mahasiswa sebagai orang yang intelektual.
“Saya akan tegur apabila ada mahasiswa yang berkampanye tentang pemilu dan politik praktis. Namun apabila suatu perpolitik dijadikan sebagai bahan debat yang tidak jauh dari koridor pendidikan ekonomi maka itu tidak masalah,” ungkapnya.
Orang tertinggi di Fakultas Keguruan inijuga berpendapat kalau ada mahasiswa yang menjadi caleg di suatu partai namun masih aktif menjadi mahasiswa selagi tidak melanggar aturan kampus dan peraturan pemilu tidak masalah. “Sekali lagi saya tekankan bahwa ranah mahasiswa bukanlah politik praktis, namun keilmiahan lah ranahnya,” singkatnya. (AR)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
