IZIN SAH Dimiliki PT KPM dan DMC, Begini Persoalannya Dipaparkan Wanto A Salan

SuarIndonesia – Izin sah dimiliki PT KPM (Kogar Perdana Murni), yang beroperasi di Kabupaten Tapin dan PT DMC (Damai Mitra Cendana).

Beginilah persoalannya dijelaskan Wanto A Salan SH MH, selaku penasihat hukum didampingi beberapa staf perusahaan tersebut, kepada wartawan.

“Izin kami sah, jadi salah kalau dikatakan itu bodong. Ini diantara keberadaan 20 perusahan pertambangan yang beroperasi di Kalsel,” tambah Wanto A Salan.

Pada bagian lain dipaparkannya, izin dimiliki IUP OP(Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi), yang sudah beberapa tahun lalu diberikan pejabat berwenang di tingkat kabupaten.

“Kita telah memenuhi prosedural sesuai  ketentuan perundang-undanganan berlaku,” jelasnya.

Di sini lanjut Wanto, adanya peralihan perizinan dari tingkat Kabupaten ke Provinsi. Bahkan kini ditangani oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Ternyata perusahaan yang punya IUP tersebut tidak terdata di data base, Ditjen Minerba, karena Dinas Pertambangan di Kalsel tidak meneruskannya,” ujar Wanto.

Perusahaan melalu jalur hukum menggugat dinas terkait dan dalam persidangan majelis hakim untuk secepatnya mendaftarkan perusahaan.

Ditanya kenapa hingga kini perusahaan dan tidak melakukan produksi.

Itu katanya disebabkan persoalan peralihan perizinan terkait pertambangan dari tingkat II (kabupaten) ke tingkat Provinsi.

Dinas ESDM Provinsi tidak pernah melakukan sosialisasi yang berkaitan pendaftaran IUP-OP, sehingga pada saat Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalsel.

“IUP-OP milik kedua perusahaan tidak diikut sertakan sehingga tidak terdaftar dalam data base di Ditjen Minerba.

Sehingga perusahaan kami tidak dapat melakukan kegiatan produksi,” ucapnya lagi.

Kemudian pihak perusahaan mengajukan IUP-OP agar terdaftar di Ditjen Minerba melalui Dinas ESDM Provinsi.

“Lagi-lagi tidak ditanggapi. kami akhirnya menempuh jalur hukum  melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan putusan gugatan dikabulkan,” jelas Wanto.

Isi putusan, memerintahkan ESDM Propinsi Kalsel mendaftarkan perusahaan baik PT DMC dan PT KPM ke Ditjen Minerba.

“Kami rasa tidak ada masalah lagi. Apalagi, sehubungan telah berakhirnya kewenangan Dinas ESDM provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dimana kewenangan perizinan diambil alih pemerintah pusat,” pungkas Wanto. (ZI)