ISLAMOFOBIA, Tak Ada dari Pemerintah, Sebut Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah tak punya Islamofobia. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

SuarIndonesia – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim tak ada islamofobia atau ketakutan berlebih terhadap perkembangan Islam dari pemerintah.

Dari sudut politik pemerintahan, lanjutnya, islamofobia berarti pemerintah benci dan takut kepada umat Islam. Dari sudut pandang kaum Muslim, islamofobia artinya kaum Muslimin malu dan takut mengaku Islam.

“Nah itu di Indonesia tidak ada. Di Indonesia kehidupan Islam itu subur, di pemerintahan maupun di masyarakat. Oleh karena itu jangan terpancing kepada istilah islamofobia,” kata Mahfud, seusai bertemu dengan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta, Jumat (3/1) dikutip dari Antara.

Dalam pertemuan itu, ormas Islam menyampaikan agak gerah terhadap isu-isu sistem khilafah yang sekarang ditawarkan kelompok tertentu yang sebenarnya memiliki agenda merusak bangsa.

Menurut Mahfud, Indonesia sudah memiliki dasar keislaman di dalam sistem ketatanegaraannya.

“Kita ini yang secara syariah sudah sah berdiri sesuai dengan Islam,” ucapnya.

Selain itu, ormas-ormas Islam yang mewakili berbagai kalangan pun tak melihat ada ketakutan dari pemerintah.

“Yang kedua menghilangkan isu fobia, tuduhan-tuduhan bahwa pemerintah itu fobia terhadap Islam, ormas-ormas Islam yang mewakili 200 juta umat Muslim di Indonesia, itu melihat tidak ada islamofobia,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal LPOI Lutfi A Tamimi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membenci umat Muslim. Dulu, kata dia, memang ada pihak yang membenci Muslim, yakni PKI.

“Jadi sekali lagi pemerintah Indonesia tidak pernah benci kepada kaum Muslimin, yang radikal memang ditangkap, kami dukung Densus, tangkap, mau dijadikan Timur Tengah, no way,” ujarnya.

Sebelumnya, eks Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menuding pemerintah mengalami fobia terhadap segala hal yang berbau Islam kaffah karena tak juga memberi perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). (ANT/RA)