SuarIndonesia – Dana hibah yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabuoatebn Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dana berasal dari APBN.
Penyaluran ke Bawaslu melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Palotik (Kesbangpol) Kabupaten Banjar.
“Sedangkan pihak Badan Keuangan Daerah hanya menyalurkannya ke Bawaslu atas permintaan Kesbangpol dan pertanggungan jawabnyanya pun melalu Kesbangpol,’’ ujar saksi Abdullah Fahtar Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar.
Abdullah, yang dijadikan saksikan oleh JPU dalam perkara terdakwa mantan Bendahara Bawaslu Banjar Saupiah, pada sidang lanjutan, Rabu (14/9/2022), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.
Dikatakan saksi sudah kewajiban Bawaslu untuk menyampaikan laporan keuangan yang di gunakannya, dan ternyata yang masuk ke kas daerah hanya berjumlah Rp 140 juta saja.
Uang tersebut memrupakan anggaran yang disampaikan kepada Bawaslu sebesar Rp 6 miliar.
Menurut dakwaan JPU Setyo Wahyu, seharusnya sisa dana hibah Bawaslu pada Pilkada (pemilihan kepala daerah) Banjar, yang seharus dikembalikan ke kas daerah malah digunakan untuk kepentingan diri sendiri.
Jumlahnya tidak tanggung tangung, menurut dakwaan yang disampaikan JPU dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sebesar Rp 1,356 M lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa selaku bendahara, melalui perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel.
Majelis hakim yang menangani perkara ini dipimpin hakim Jamser Simanjuntak yang didampingi hakim ad hock Ahmad Gawie dan Arief Winarno, pada sidang pertama tersebut hanya mendengar dakwaan yang disampaikan JPU.
Dana yang merupakan dana hibah dari Pemkab Banjar tersebut, usai pilkada sisa dana tersebut tidak dikemblikan terdakwa ke kas daerah.
Sempat terdakwa berdalih kalau uang tersebut, disebut terdakwa telah dirampok, tetapi pihak Kepolisian setempat menaruh curiga terhadap pengakuan terdakwa, dan memang terdapat kejanggalan.
Setelah dilakukan pendalaman akhirnya pihak penyidik dari Kepolisian menetapkan terdakwa sebagai pelaku utama penyelewengan dana tersebut.
Atas perbuatan terdakwa tersebut JPU mematok pasal 2 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk dakwaan primair dan
Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam persidangan karena pengakuan terdakwa tindak memampu membayar penasihat hukum, maka majelis menunjukan advokat Ernawati dan rekan mendampingi terdakwa selama persidangan.(HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
