SuarIndonesia – Hakim tunda sidnag, lantaran saksi fakta yang akan diajukan penasihat hukum terdakwa dalam perkara gratifikasi dantindal pidana pencucian uang (TPPU), tak kunjung datang.
Perkara ini. uang dilakukan tiga terdakwa soal uang ganti rugi bendungan Tapin di Kecamatan Pianai Kabupaten Tapin, sehingga sidang oleh majelis hakim dipimpin hakim Suwandi ditunda sampai minggu depan.
Ketua majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (14/8/2023) memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi yang dimaksud pekan depan.
Sementara permintaan JaksaPenuntut Umum untuk kembali menghadirkan saksi ahli ditolak oleh majelis karena[pada sidang terdahulu kesempatan ini tidak digunakan oleh JPU, dan kini adalah haknya penasihat hukum untuk menghadirkan saksi.
Terpisah penasihat, Marudut Tampubolon, mengatakan kepada awak media bahwa saksi yang akan diajukan pekan depan “misterisus” lantaran masih dirahasiakan namanya.
“Yang pasti saksi yang akan kami ajukan tersebut saksi fakta bukan saksi ahli maupun saksi yang meringankan,’’ ujar Marudut sembari meninggalkan halaman pengadilan tersebut.
Usai pemeriksaaan saksi pekan depan tersebut agenda yang sudah ditetapkan adalah penyampaian tunutan oleh JPU.
Seperti diketahui dalam perkara yang tengah berputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, tiga terdakwa yang terdiri dari Sugian Noor mantan Kepala Desa Pitak Jaya Kecamatan Piani Tapin, Herman seorang warga setempat dan Ahmad Rizaldy seorang guru pada sekolah dasar.
Ketiganya sepakat untuk mengurusi surat surat tanah milik warga yang memiliki lahan, agar sesuai dengan permintaan pihak proyek agar ganti rugi bisa dibayar.
Ketiga terdakwa Sugiannor, Ahmad Ruzald, dan Herman dikatakan secara bersama sama melakukan pemotongan 50 persen dari lima korban yang mendapatkan ganti rugi dari pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan tersebut.
Dalam dakwaan disebutkan Sugianoor menerima sebesar Rp 800 juta, Ahmad Rizaldy dikisaran angka Rp 600 juta rupiah dan Herman yang merupakan warga setempat jumlah justru paling besar Rp 945 juta lebih.
Umumnya yang menjadi korban dari kelima penerima uang ganti rugi tersebut, dikarenakan surat surat tidak lengkap dan pengurusan kelengkapan tersebut dilakukan oleh ketiga terdakwa.
Sebetulnya ujar JPU kelima korban ini tidak mau untuk memberikan uang dengan besaran yang diminta, tetapi karena kelengkapan surat-surat tanah yang dimiliki kurang, mereka terpaksa memberikannya.
JPU kepada ketiga terdakwa menjerat pasal berlapis, yakni pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Kedua pasal 11 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan undang undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan pelanggaran tentang pencucian uang, JPU pertama mematok pasal 3 UU RI No.8 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kedua pasal 4 UU RI No.8 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Khusus terdakwa Herman karena orang swasta, dikenakan pasal 3 untuk yang pertama dan kedua pasal 5 UU RI No.8 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Seperti diketahui, bendungan yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 1 triliun ini merupakan merupakan proyek tahun jamak antara 2015 sampai 2020. Dalam kasus ini, sudah ada 20 orang yang dijadikan saksi dan diperiksa. Dari pemilik tanah, kepala desa, hingga mantan kepala BPN Tapin.(HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
