SuarIndonesia – H Muhidin, Gubernur Terpilih   menyampaikan komitmennya untuk kerja bersama dan profesional dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Apapun yang kita hadapi, kita pikirkan bersama. Dan tidak ada lagi ‘kuning – biru’,” ujarnya.

H. Muhidin juga mengajak semua bersama-sama membangun Kalsel dan bersinergi antar SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Ayo membangun Kalsel bersama-sama diniatkan untuk ibadah,” pesan H. Muhidin disela coffee morning  dihadiri para Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan pejabat eselon III, Senin (9/12/2024).

Iamengingatkan tak ada istilah ‘kuning – biru’ dan semua pejabat maupun ASN lingkup Pemprov Kalsel, bersikap netral dalam bertindak dan semua mengutamakan kerja bersama.

Perkenalan dan cerita H Muhidin pun menjadi makin terjalin rasa keakraban, apalagi disertai joke-joke lucu dari pengalamannya sejak waktu kecil, masa sekolah hingga sebagai pejabat.

Ia menceritakan karier politiknya, mulai sebagai anggota DPRD Tapin, DPRD dan dilanjutkan menjadi Walikota Banjarmasin, sebagai Wakil Gubernur Kalsel satu periode disambung Plt Gubernur Kalsel saat ini.

Pesan lagi, tidak ada rasa dendam dalam dirinya kepada siapapun dalam hal adanya perbedaan sikap atau dukungan pada saat pencalonan gubernur dan wakil gubernur pilkada serentak lalu.

Pada kesempatan itu, H Muhidin juga menyinggung masalah tenaga honorer atau kontrak di masing-masing instansi, diperkenankan menambah tenaga jika memang sangat diperlukan.

Dengan catatan, memilih orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan dilakukan pengawasan disiplin kerja.

“Jangan sampai ada yang tidak turun (absen, red) ke kantor, tapi terima gaji,” ujar H Muhidin.

Terkait gaji honorer, H. Muhidin juga akan meningkatkan kenaikan menjadi Rp 3,3 juta yang akan diusulkan pada anggaran perubahan 2025 mendatang yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

H Muhidin adalah sebagai Gubernur Kalsel terpilih pada Pilkada serentak 2024 berpasangan dengan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman yang secara resmi keduanya akan dilantik pada 7 Pebruari 2025  oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara – Jakarta. (ADP/ZI)