SuarIndonesia – DPRD Kalsel akhirnya resmi menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ini dengan postur APBD untuk Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesarRp 7.826.314.817.323 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.723.477.817.323
Hal ini berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor di Banjarmasin, Rabu (23/11/2022)
Laporan Banggar tersebut, untuk Pendapatan Daerah di APBD 2023 sebesar Rp 7.826.314.817.323, maka dengan alokasi tersebut terjadi kenaikan pendapatan daerah.
Jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan pada Rancangan APBD 2023 yaitu sebesar Rp 1.122.159.009.859. Kenaikan tersebut pada objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
Total Belanja Daerah pada rancangan yang disampaikan ke DPRD sebesar Rp 7.723.477.817.323, adapun belanja yang dimaksud meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer, yang terdapat Surplus Anggaran sebesar Rp 1.122.159.009.859.
Lanjutnya, APBD seperti ini, diharapkan mampu merealisasikan peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam pemulihan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yang masih menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah.
Adapun laporan Banggar menyampaikan dalam Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2023 secara total pos pembiayaan daerah Rp 162.837.000.000.
Merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan, sebesar Rp 60.000.000.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) serta Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 162.837.000.000 berupa Pembentukan Dana Cadangan Rp 100.000.000.000 dan Penyertaan Modal Daerah Rp 62.837.000.000.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noora menyampaikan dengan ditetapkan Raperda APBD 2023, insyaallah mengakomodir berbagai program prioritas pembangunan di Provinsi Kalsel, khususnya terangkum dalam tema RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2023.
“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Peningkatan Perekonomian Berkelanjutan,” ujarnya.
Karena itu, efisiensi dan optimalisasi APBD Tahun 2023 tetap harus menjadi program prioritas daerah bagi SKPD harus mengutamakan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Selain itu penguatan pemberdayaan masyarakat akan memperkuat fondasi pembangunan daerah, karena saat ini aktor kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pada tahun 2021 sudah berada pada level tinggi diangka 71,28.
“Level ini harus ditingkatkan kembali agar kualitas SDM Kalsel juga semakin meningkat,”
Lanjutnya, tiga komponen utama IPM, yakni pendidikan, kesehatan serta ekonomi, merupakan isu lintas sektor yang harus disinergikan oleh seluruh SKPD dan ketiga komponen ini harus terus diperhatikan bersama.
“Untuk itu, saya harapkan dukungan DPRD dalam upaya pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Kalsel.
Sementara dari sisi ekonomi makro, kita harus tetap optimis dengan kondisi perekonomian Kalsel, walaupun kondisi resesi perekonomian terus mengancam, kami akan berupaya untuk terus memprioritaskan APBD 2023 pada program perekonomian untuk mengendalikan tingkat inflasi.,” kataya.
Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus melakukan berbagai stimulus dengan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.
“Alhamdulillah di tengah kondisi inflasi ini, sesuai data BPS, perekonomian Kalsel 2022 triwulan III masih mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen,” jelasnya.
Gubernur yang lebih akrab disapa Paman Birin mengharapkan optimisme harus tetap dijaga dengan cara menguatkan kondisi internal perekonomian Kalsel agar pengaruh eksternal tidak berdampak terlalu besar bagi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023.
Paman Birin juga menyampaikan APBD Tahun Anggaran 2023 akan fokus pasa optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat untuk infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar dan perekonomian.
Kemudian meningkatkan pengembangan daerah, tata pemerintahan yang kelola fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang ibukota negara dan sebagai pendukung food estate.
Dengan kebersamaan pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalsel, insyaallah kita bisa mewujudkan prioritas pembangunan demi menyongsong pencapaian Kalsel Maju sebagai gerbang ibukota negara.
Secara garis besar ujar paman Birin postur anggaran belanja, pendapatan dan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 7,8 triliun, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp 7,7 triliun.
Dengan demikian terdapat surplus sekitar Rp 102,8 miliar, yang dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD dan Dana Cadangan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Angka-angka pendapatan daerah dan belanja daerah tahun anggaran 2023, yang kita sepakati diharapkan memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat, percepatan pembangunan serta ketangguhan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global, sehingga Kalsel Maju sebagai gerbang IKN bisa kita tempuh secara berkelanjutan. (HM)
