SuarIndonesia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah akan menjatuhkan sanksi terhadap lima hingga enam perusahaan tambahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha.
Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026), mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pengendalian karhutla.
“Ada lima atau enam perusahaan lagi yang akan segera saya umumkan untuk dibekukan maupun dicabut izinnya,” katanya.
Menurut dia, pemerintah telah mengambil tindakan terhadap 26 perusahaan terkait karhutla dan akan terus melakukan pengawasan serta penindakan terhadap perusahaan yang melanggar aturan.
“Kemarin sudah ada 26 perusahaan kami tindak,” ujarnya.
Ia menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah usahanya.
Menurut Raja Juli, dampak karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat yang terdampak kebakaran maupun kabut asap.
Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membedakan perusahaan berdasarkan skala usaha dalam menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
“Ini tidak akan berhenti, tidak hanya perusahaan kecil, yang besar sekalipun apabila kita temukan pelanggaran akan kita tindak,” tutur Raja Juli dilansir dari Antara.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Kalimantan pada 21 September 2026 sebagai bagian dari penegakan hukum terkait karhutla.
Kelima perusahaan tersebut adalah PT Wana Lestari Jaya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektare, serta PT Prima Multi Buana di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 11.882 hektare.
Selanjutnya, PT Pancaran Wana Nusa di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi 3.812 hektare, serta PT Grace Putri Perdana di Kabupaten Lamandau dan Sukamara, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi 28.990 hektare.
Perusahaan lainnya adalah PT Babugus Wahana Lestari di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi sekitar 18.640 hektare.
Kementerian Kehutanan mencatat luas keseluruhan konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare, dengan luas areal terbakar sekitar 1.169 hektare.
Raja Juli mengatakan pengendalian karhutla juga dilakukan melalui operasi pemadaman dari darat dan udara, peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta penguatan penegakan hukum.
Pemerintah, lanjut dia, terus melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan dalam penanganan karhutla.
Ia menambahkan pemerintah berencana memperkuat pengawasan kawasan hutan melalui penambahan personel polisi kehutanan.
Pastikan 50 helikopter “water bombing” masih beroperasi
Menhut memastikan 50 helikopter water bombing masih beroperasi di enam provinsi prioritas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Helikopter masih siaga, tidak ada pengurangan dari operasi udara,” kata dia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026).
Adapun enam daerah itu yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Menhut mengakui helikopter sangat membantu pemadaman titik api yang sulit dijangkau petugas di darat.
Meskipun demikian, penerbangan helikopter terkendala ketika jarak pandang pilot terbatas akibat kabut asap tebal.
“Jadi, pilot tidak bisa bermanuver ketika jarak pandang terbatas seperti di Kalimantan Tengah, padahal helikopter telah disiagakan di tiga wilayah di Palangka Raya, Pangkalan Bun, dan Sampit,” katanya.
Ingatkan masih ada satu bulan siaga karhutla
Sementara itu, dilansir dari Antara, Raja Juli Antoni mengingatkan masih ada waktu sekitar satu bulan ke depan di mana semua pihak harus siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring belum turunnya hujan alami sebagaimana prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Hujan alami di sebagian wilayah Indonesia baru akan hadir pada pertengahan November bahkan ada yang sampai Desember,” kata dia saat meninjau penanggulangan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang Banjarbaru, Senin (12/10/2026).
Begitu pula di Kalimantan Selatan, kata dia, hujan alami diprediksi paling cepat di dasarian kedua November.
Oleh karenanya, Menhut menyatakan seluruh pihak masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk terus menjaga kewaspadaan.
Ia meminta jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, hingga para relawan terus memperkuat koordinasi di lapangan. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
