DISERAHKAN Kepada Bupati/Walikota Dokumen Hasil Kajian Pengamanan Lingkungan

SuarIndonesia – Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor, menyerahkah dokumen hasil kajian pengamanan lingkungan kepada lima daerah yang mengalami banjir pada awal 2021 lalu.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman upaya percepatan pemulihan lingkungan hidup pascabanjir awal 2021 dengan Walikota Banjarmasin, Wakil Bupati Banjar, Plt. Bupati Hulu Sungai Utara, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Balangan, serta Bupati Tanah Laut, Kamis (13/1/2022) di Gedung Idham Chalid.

Sahbirin Noor, mengatakan penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi daerah dan juga pemerintah pusat.

Hal itu, ujarnya, perlu dilakukan sebagai upaya atau langkah untuk meminimalisasi dampak dari bencana banjir yang terjadi di Kalsel.
“Banjir ini dampaknya bisa lebih besar lagi, jika kita tidak melakukan upaya untuk meminimalkannya,” ujar gubernur.

Langkah pengurangan dampak tersebut, menurut Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin, berupa tata kelola air dan sebagainya.

Dikatakannya, Provinsi Kalsel juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat pada skala tapak dalam mitigasi bencana.

“Misalnya program Kampung Siaga Bencana, Taruna Tanggap Bencana oleh Kemensos, Program Kampung Iklim oleh KLHK. Juga melalui Sekretariat Forum DAS Barito, dengan prinsip one river one management,” terang gubernur.

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) Kementerian LHK, Ruandha Agung, menyatakan pemulihan pascabanjir yang harus dilakukan adalah bangunan fisik misalnya bendungan.

Pembangunan bendungan harus dilakukan dengan kajian lebih detail.

Terlebih kini pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang terganjal pelepasan kawasan hutan.

Lahan pembangunanBendungan Riam Kiwa di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel, ternyata masuk dalam kawasan hutan.

Sekitar 700 hektare lahan areal Bendung Riam Kiwa masuk dalam kawasan hutan dan sekitar 5,81 hektare masuk lahan areal bukan kawasan hutan.

“Sesuai arahan bu Menteri agar segera dilakukan pembangunan fisik. Pemerintah Pusat akan membantu menfasilitasi pendanaan dan perencanaan yang lebih detail,” ujarnya.(RW)