SuarIndonesia — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dimulai sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Selasa (1/9/2026).
Dilansir Antara, status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Kemudian juga ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/231/2026 tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026.
Dia menjelaskan peningkatan status dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan menyusul meningkatnya potensi dan dampak karhutla di sejumlah wilayah Kalteng.
Menghadapi kondisi tersebut diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pengerahan personel dan peralatan, termasuk kemudahan dalam mobilisasi sumber daya dalam mendukung operasi penanganan di lapangan.
Dengan ditetapkannya status tanggap darurat ini, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BNPB serta unsur terkait dapat semakin memperkuat langkah penanggulangan, mulai dari pemadaman, penanganan dampak asap hingga upaya pencegahan agar karhutla tidak semakin meluas.
Adapun informasinya, untuk mendukung operasi di lapangan, sejumlah bantuan peralatan telah diterima di antaranya 10 unit eksavator, sekitar 100 unit unit pemadam kebakaran, bantuan selang air, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi terkait dukungan tambahan dari pemerintah pusat maupun pihak lainnya.
Berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 31 Agustus 2026 tercatat 2.285 kejadian karhutla dengan luasan total mencapai 6.587,84 hektare. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
