DISERAHKAN DANA Rp 15 Miliar Lebih pada 9 Parpol di Kalsel, Terbesar Golkar

- Penulis

Rabu, 11 Juni 2025 - 23:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ilustrasi

foto ilustrasi

SuarIndonesia – Diserahkan dana Rp 15 Miliar lebih pada 9 Partai Politik (Parpol) di Kalimantan Selatan (Kalsel).

enyerahan bantuan keuangan tersebut berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (11/6/2025).

Semua partai politik yang menduduki kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu 2024 menerima bantuan keuangan.

Partai politik dihitung Rp 7.500 per suara sah yang diraih pada Pemilu Legislatif 2024.

Fungsi bantuan dana partai politik ini diperuntukkan meliputi pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan kader, serta penguatan kelembagaan partai yang akuntabel dan transparan.

Total anggaran keuangan yang disalurkan secara simbolis oleh Staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, Rp 15.433.635.000.

Penerima paling besar Partai Golkar Rp 3.466.837.500 atau 462.245 suara.

Kemudian Partai NasDem Rp 2.182.117.500 atau 290.949 suara.

Selanjutnya Partai Gerindra Rp1.867.350.000 atau 248.980 suara.

Berikut, PAN Rp 1.781.415.000 (237.522 suara).

PKS, Rp 1.594.245.000 (212.566 suara).

PKB Rp 1.592.932.500 (212.391 suara).

PDI Perjuangan Rp 1.287.802.500 (171.707 suara).

Partai Demokrat Rp 920.272.500 (122.703 suara).

Terakhir PPP Rp 740.662.500 (98.755 suara).Adi Santoso, menerangkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk dukungan konkret terhadap eksistensi dan kinerja partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

“Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, melainkan juga upaya untuk mendorong partai politik agar semakin inovatif, mandiri, dan berdaya saing dalam menjalankan fungsi strategisnya,” ucapnya.

Baca Juga :   PEMBUNUHAN dI Kelayan B, Tersangka Hapis Peragakan Adegan

Penyaluran bantuan  juga disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk legalitas dan transparansi.

Adi menegaskan, Gubernur Kalsel mewanti-wanti agar partai politik menggunakan bantuan secara bertanggung jawab, sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bantuan bukan sumbangan, pertanggungjawabannya jelas dituntut,” ucapya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah melalui melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin mengatakan penyerahan bantuan keuangan berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0252/KUM/2025.

SK Gubernur mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.

“Melalui bantuan ini, diharapkan partai politik di Kalsel dapat memperkuat pendidikan politik dan menciptakan demokrasi yang sehat, profesional, serta semakin dipercaya oleh masyarakat Banua,” tekannya.(RW)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR
MENDESAK Percepatan Pemulihan Jalan Perdagangan Pasca Galian Pipa PAM Bandarmasih
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI
BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri
EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta
PELUNCURAN Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi
TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:29

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

Kamis, 19 November 2026 - 22:46

TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah

Kamis, 19 November 2026 - 22:30

HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 22:24

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:03

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terbaru

Asisten Administrasi Umum Setda Kalimantan Tengah, Sunarti, pada saat memukul gong tanda dimulainya Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalteng 2026, di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Rajib Rizali)

Kalteng

FTBI 2026 Upaya Tambah Penutur Bahasa Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:57

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Fauzan)

Hukum

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:24