DIREKSI DITANTANG Mundur Bila Tak Becus Cari Investor PDAM

- Penulis

Selasa, 17 Mei 2022 - 00:26 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Ngadatnya distribusi air leding dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih yang dikeluhkan oleh warga, terutama di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat membuat Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin angkat suara.

Bahkan, pengakuan Humas PDAM Bandarmasih, Nur Wakhid yang mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki duit untuk melakukan peremajaan pipa-pipa di wilayah Banjarmasin Barat belum lama tadi, membuat Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina geregetan.

Bukan tanpa alasan, Ibnu menilai bahwa ungkapan “Tak Punya Duit” oleh PDAM Bandarmasih itu sama tidak benar.

“Saya sudah sampaikan kepada direksi PDAM. Sudah saatnya mencari investastor untuk membangun pipa-pipa baru, khususnya di kawasan Banjarmasin Barat,” ucapnya saat ditemui awak media di gedung Chandra, Banjarmasin, Senin (16/05/2022) sore.

Bahkan menurut Ibnu Sina, kondisi PDAM Bandarmasih sekarang ini sedang dalam kondisi prima atau perusahaan yang sehat.

“Pdam kita ini PDAM yang sehat, banyak yang ingin berinvestasi ke pdam. Kenapa tidak diambil opsi itu,” ungkapan heran

Bahkan di awal tahun, ia mengaku sudah ada pembicaraan secara terbuka dengan Dirut Bank Kalsel. Dan pihak Bak Kalsel sanggup untuk mengusahakan pembiayaan dengan skema tertentu.

“Misalnya dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha),” ujarnya

Baca Juga :

RESERVOAR TAMBAHAN Direncanakan Dibangun PDAM Bandarmasih

“Banyak yang mau masuk dan membangun. Tinggal PDAM saja lagi. Mau bangun atau tidak. Mau membantu atau tidak?” tukasnya.

Tidak hanya sampai di situ, ia menilai, selama ini PDAM Bandarmasih tidak pernah mengalami kerugian alias selalu untung.

“Karena setiap tahun ada dividen yang kita terima. Artinya apa, Kalau bisa pembiayaan tanpa menggunakan APBD misalnya dengan memakai skema KPBU, kenapa tidak,” imbuhnya

“Tidak usah jauh-jauh. Kita punya Bank Kalsel disini yang sanggup menjadi investor. Dan saling menguntungkan dengan skema KPBU,” tambah Ibnu.

Alhasil, dengan menjalankan skema tersebut, menurut Wali Kota Banjarmasin dua periode itu, dana APBD bisa fokus digunakan untuk pembangunan yang lain.

“Bahkan skema KPBU itu memiliki kebijakan khusus, boleh melampaui masa jabatan kepala daerah. Kalau multiyears kan tidak boleh seperti itu. Kenapa itu tidak dilakukan?” tannya heran

Baca Juga :   KE MASJID HINGGA ZIARAH, Kapolresta Banjarmasin Teladani Jejak Raja Pertama Banjar Sultan Suriansyah

“Kalau direksi PDAM merasa tidak mampu untuk mencari pembiayaannya. Sudah mundur saja dari jajaran direksi PDAM. Saya geregetan kenapa mereka tidak bisa. Padahal bisa kok dan digunakan untuk peremajaan pipa,” tegasnya.

Ia mengakui bahwa saat ini usia pipa di wilayah Banjarmasin Barat memang menjadi kendala ketika diberi tekanan yang lebih besar, sehingga tidak memungkinkan.

“Makanya kemarin sepakat untuk membangun reservoar dengan kapasitas 2500 di tower PDAM di Jalan Sutoyo masih bisa. Tapi skalanya tidak mencukupi. Paling biayanya Rp30 miliar. Saya kira bisa dilakukan,” katanya.


“Jadi tidak ada alasan kekurangan duit. Kita tau tempat duit itu di mana. Apalagi ini bisnis menguntungkan. Tidak ada cerita kalau PDAM itu tidak untung. Bohong itu,” tandasnya.

Bahkan, menurut Ibnu Sina, masyarakat di Kota Banjarmasin pun tidak mengapa kalau memang tarif leding dinaikkan sedikit lebih mahal dibandingkan sekarang.

“Tanya aja masyarakat, mereka mau saja, asalkan lancar,” cetusnya

“Katanya tiap tahun tarif bisa dinaikkan. Eh entar dulu. Kalau pelayanannya tidak bagus, beban bagi kita kalau dinaikan. Tapi kalau pelayanannya bagus, distribusinya lancar, masyarakat mau aja,” tuntasnya.

Lantas, bagaimana dengan ketiadaan penyertaan modal dari Pemko Banjarmasin di PDAM Bandarmasih?

Terkait hal itu, Ibnu menjelaskan bahwa pihaknya masih tidak berani mengambil resiko untuk melakukan penyertaan modal di PDAM Bandarmasih, setelah adanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) di tahun 2017 yang lalu.

“Setelah kejadian OTT, kemudian perda yang dibahas tidak ada seorang pun yang berani mengeksekusi,” katanya.

“Sebaiknya perda itu dicabut saja. Karena pasti berdampak pada yang ke lainnya. Itulah alasan tidak adanya penyertaan modal dari pemko,” tutuo Ibnu. (SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

KEBAKARAN Melanda Kawasan Permukiman di Pangeran Antasari
AJANG PEMANASAN, Fourfeo PWI-Adaro 2026 Jelang Porwanas Lampung
RIBUAN JEMAAH Padati Kubah pada Peringatan Haul ke-80 Habib Basirih
TENGGILING BESAR Ditemukan di Banjarmasin
TEKUK PERSIS SOLO 2-1, Barito Putera Kudeta Puncak Klasemen Grup B
KAPOLDA KALSEL Giat Salat Jumat Keliling dan Program Green Policing di Masjid
KOLEKSI BERSEJARAH Baju Pangeran Antasari Menarik Perhatian
MAHASISWA ULM Pelajari Kerja DPRD Kalsel Lewat Legislative Visit

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:47

LISTRIK SERING PADAM, Peternak Lempar Ribuan Bangkai Ayam ke PLN Palangka Raya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:36

KASUS KORUPSI TAMBANG: Samin Tan Jalani Sidang Perdana Pekan Depan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:01

PENANGANAN KARHUTLA Dekat Bandara jadi Prioritas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:51

DUA KORPORASI TERSANGKA Karhutla Kalbar dan Kalteng, termasuk Satu PMA

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:52

GAGALKAN PENYELUNDUPAN Kendaraan Lintas Pulau, Hasil Sinergi Denpom Lanal dengan Polsek KPL Banjarmasin

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:59

SARPRAS PERANG Cegah Karhutla untuk 13 Kabupaten

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:40

KPK PERIKSA BS, Ipar Eks Kepala BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:20

OPERASI PATUH 2026: Fokus Tertibkan Lawan Arus di Titik Rawan

Berita Terbaru