SuarIndonesia — Status siaga bencana banjir yang disandang Kota Banjarmasin saat ini menjadi alarm tersendiri bagi pemerintah setempat untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan jika terjadi banjir.
Pasalnya beberapa hari belakangan, sebagian kawasan pemukiman di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah mulai terendam air lantaran mulai meningkatnya debit air sungai pasang.
Alhasil, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat pun mulai bersiaga.
Kesiagaan yang dimaksud adalah bersiap untuk mendirikan dapur-dapur umum dan tempat-tempat pengungsian untuk warga terdampak banjir.
“Kami menunggu koordinasi dari BPBD, bagaimana situasinya. Kalau seperti kejadian banjir awal tahun tadi, kami akan menyiapkan dapur umum,” ucap Iwan Ristianto, Kepala Dinsos Banjarmasin, saat ditemui awak media baru-baru ini.
Iwan menuturkan, pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk penentuan titik pendirian dapur umum.
“Paling tidak harus dengan lokasi pengungsian atau tempat korban terdampak banjir. Kalau untuk bantuan bencana selain dapur umum, nanti BPBD bisa mengalokasikannya dari Biaya Tak Terduga (BTT) sesuai keperluannya apa,” tambahnya.
Jika berkaca dengan kejadian banjir awal tahun tadi, Iwan membeberkan, biaya yang digelontorkan untuk keperluan dapur umum sekitar Rp300 juta dari dana BTT di lima kecamatan.
“Tapi nanti dilihat lagi, berapa banyaknya korban yang terdampak dan luasan banjirnya. Untuk anggaran sudah kita siapkan. Tinggal apakah sama awal tahun tadi dampaknya atau sudah berkurang karena adanya normalisasi sungai dari PUPR,” ungkapnya.
Iwan menjelaskan, jika melihat kejadian banjir awal tahun tadi, pihaknya lah yang memberikan dana kepada warga terdampak banjir untuk mengelola secara swadaya pelaksanaan dapur umum di wilayahnya.
“Minimal seperti itu, tapi nanti kita lihat situasinya lagi. Kalau skalanya luas tidak bisa hanya disokong Dinsos sendiri, maka kita akan berdayakan seperti itu kembali,” tukasnya.
Terkait lokasi pengungsian, Ia mengaku perlu melakukan evaluasi kembali lokasi-lokasi yang pada kejadian banjir awal tahun tadi dijadikan tempat pengungsian warga.
Misalnya di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur, yang pada saat itu kantor kecamatan dijadikan sebagai lokasi pengungsian warga terdampak. Selain itu juga ada kawasan Terminal Tipe B Kilometer 6.
“Harus kita evaluasi lagi. Apakah tempatnya masih layak. Karena tidak hanya sebatas tempat kumpul, tapi juga terkait sanitasi dan lain sebagainya,” tutupnya. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
