DIBIMBING Tentang Perhitungan PKB dan BBNKB

DIBIMBING Tentang Perhitungan PKB dan BBNKB

SuarIndonesia – Masyarakat Desa Serongga, Kelumpang Hilir, Kotabaru dapat bimbingan langsung dari Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi tentang perhitungan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

“Alhamdulillah hari ini bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, saya berkesempatan untuk memberikan sosialisasi Perda.

Di mana masyarakat harus mengerti tentang perda yang dibikin oleh wakilnya.

Ada pun Sosper kali ini tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),” ujar Muhammad Yani Helmi Senin (5/7/2021).

Hal ini disampaikan saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 14 tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Kotabaru dan Batulicin) ini, juga menyoroti agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak yang masih belum maksimal.

Khususnya, ujarnya, ketika pembayaran bea balik nama dalam pembelian kendaraan bermotor yang harus ke Mapolda Kalsel.

“Kemudahan bagi wajib pajak oleh negara seharusnya dilakukan. Jangan sampai harus ke ibukota Kalsel (Mapolda).

Nanti akan kita sampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan Daerah dan stakeholder terkait,” ujarnya lagi.

Menurut paman Yani sapaan akrabnya,, persoalan ini sudah menjadi keluhan masyarakat khususnya di Kabupaten Kotabaru yang notabenenya adalah wilayah kepulauan.

Sehingga apabila berurusan tentang perpajakan, mereka harus keluar biaya yang tidak sedikit.

“Hal ini perlu segera diakomodasi oleh pembina Samsat. Yaitu Gubernur dan Kapolda serta jajaran lainnya,” katanya.

Sementara mantan Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Ismail, yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini menyebut, kemudahan bagi masyarakat selaku wajib pajak menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.

Agar pembangunan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat berjalan dengan baik.

“Pajak ini untuk pembangunan di daerah, setiap pajak yang dibayarkan di Samsat, akan dibagi untuk provinsi dan kabupaten sesuai perhitungannya,” ucapnya.

Plt Kasi PKB-BBNKB Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif, menjelaskan mengenai perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Ia menyebutkan, setiap kendaraan bermotor mempunyai variasi biaya pajak sesuai dengan bobot dan harga jualnya.

“Untuk menghitung berapa pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan, berdasarkan rumusnya sesuai dengan peraturan adalah, nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot dikalikan tarif, maka didapatkan hasil untuk pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Sebagai contoh, fahmi menyebutkan. Sesuai peraturan, untuk jenis minibus dengan NJKB 100 juta rupiah, dengan bobot 1,050, kemudian mempunyai tarif sebesar 1,5 persen, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp.1.575.000,.

“Untuk tarif BBNKB, rumusnya adalah NJKB dikali 10 persen untuk BBN 1. Sedangkan untuk BBN 2, rumusnya NJKB dikali 1 persen,” ujarnya. (*/HM)

 178 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: