SuarIndonesia – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalsel 2020 dilaksanakan Senin (1/2/2021) dengan agenda menerima dan mendengarkan jawaban termohon dalam hal ini KPUD Kalsel, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu Kalsel.
Usai persidangan kedua, Jubir Tim Kuasa Hukum Paman BirinMu, Andi Syafrani, menyatakan pada sidang pendahuluan, tim kuasa hukum Denny Indrayana bilang tak ada perubahan terhadap perbaikan permohonan yang telah diserahkan.
Faktanya, berdasarkan keterangan pemohon dalam risalah sidang terdapat fakta baru yang ditambahkan pemohon.
“Tim kuasa hukum pemohon diduga sudah tidak jujur di hadapan Hakim MK.
Prinsipnya seluruh dalil pemohon ditolak pihak terkait karena tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang dapat diterima, tapi hanya berdasarkan asumsi semata.
Sidang berikutnya adalah menunggu putusan sela dari Mahkamah Konstitusi terkait apakah akan dilanjutkan pada pembuktian atau dianggap telah selesai. Waktunya menunggu informasi tertulis dari MK,” ujarnya.
Ia mengatakan dalam tanggapan setebal 277 halaman itu terlampir alat bukti tertulis sebanyak 951 buah untuk membantah dalil-dalil Prof. Denny Indrayana sebagaimana dalam permohonannya.
Disebutkannya Denny mendalilkan adanya dugaan kecurangan di sejumlah TPS, maka salah satunya alat buktinya yakni dokumen C1-Hasil.
Menurut eks tim hukum Jokowi-Ma’ruf, ini terdapat sejumlah pokok permohonan yang disampaikan tim BirinMu pada saat sidang lanjutan di MK.
Dia menambahkan, tebalnya permohonan Denny Indrayana di MK bukan mendalilkan, namun hanya mengetik daftar TPS semata.
“Dalam daftar tersebut tidak dijelaskan tentang pelanggaran apa yang terjadi sesungguhnya.
Tuduhan ini seakan menyatakan bahwa penyelenggara Pilkada di TPS tersebut bersalah.
Padahal tidak ada satupun kejadian pelanggaran di sana dan itu disaksikan saksi-saksi pemohon sendiri,” tambahnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
