SuarIndonesia – Memastikan kelancaran operasional transportasi publik di Kalimantan Selatan (Kalsel), Komisi III DPRD Provinsi melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta Jumat, (17/1/2024).
Kunjungan ini difokuskan untuk membahas permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi yang diperlukan oleh Bus Trans Banjarbakula, layanan transportasi yang menjadi andalan masyarakat di kawasan Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura, dan sekitarnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, mendampingi rombongan Komisi III disambut langsung Komite BPH Migas, Saleh Abdurahman dan Eman Salman, Kordinator Pengaturan BPH Migas Anwar Ropiq.
Perremuan ini secara khusus menanyakan mekanisme pengajuan serta kemungkinan realisasi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi yang dirasa sangat penting untuk mendukung keberlanjutan layanan Bus Trans Banjarbakula.
Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq, membuka diskusi dengan memaparkan berbagai hal terkait pengelolaan kegiatan usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi, termasuk proses pengalokasian BBM bersubsidi di setiap wilayah.
Anwar Rofiq,menyampaikan kabar baik bahwa kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025.
“Dari kuota sebesar 307.844 kiloliter (KL) di tahun 2024, jumlah ini akan bertambah menjadi 380.291 KL di tahun 2025,” ucapnya
Menurut Anwar, peningkatan kuota ini juga telah memperhitungkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Perhubungan Kalsel khususnya terkait kebutuhan solar bersubsidi untuk mendukung pengisian bahan bakar Bus Trans Banjarbakula.
Dinas Perhubungan telah mengusulkan agar SPBU tertentu ditunjuk sebagai titik pengisian bahan bakar solar subsidi bagi bus-bus tersebut.
Sehingga operasional layanan ini dapat terus berjalan tanpa hambatan.
Sementara H. Kartoyo menegaskan bahwa permohonan ini diajukan demi mendukung salah satu program transportasi publik andalan pemerintah daerah.
“Setelah kita bertemu dengan pihak BPH Migas ini mendapatkan solusi dalam hal penambahan Kuota BBM untuk Bus Trans Banjarbakula dan akan di bicarakan dengan pihak Pertamina bagaimana solusi yang yang terbaik, dan Alhamdulillah dari segi kuota ada penambahan di 2025 menjadi 380.291 KL,” ucapnya
Bus Trans Banjarbakula telah menjadi solusi transportasi yang sangat membantu masyarakat, terutama dalam menyediakan aksesibilitas yang nyaman dan terjangkau di kawasan metropolitan Banjarbakula.
“Adanya penambahan kuota kami optimis layanan akan semakin maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas soal kuota, pertemuan tersebut juga membahas tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mendistribusikan BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Salah satu poin penting adalah perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa solar subsidi benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai.
Termasuk mendukung transportasi publik seperti Bus Trans Banjarbakula.
“BPH migas segera menindaklanjuti penambahan kuota BBM bersubsidi dan dapat direalisasikan dalam waktu dekat,” harapnya.
Kartoyo juga mengatakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan transportasi publik dan mengurangi beban masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
Kunjungan ini bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang transportasi.
Dengan peningkatan kuota BBM subsidi, diharapkan layanan Bus Trans Banjarbakula akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat serta perekonomian daerah (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
