SEKDAPROV KALSEL Mengaku tak Mengetahui Fee Proyek, Perkara OTT di PUPR

- Penulis

Kamis, 16 Januari 2025 - 18:51 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang memasuki pembuktian dengan menghadirkan para saksi tersebut berlangsung, Kamis (16/1/2025) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. (SuarIndonesia/Ist)

Sidang memasuki pembuktian dengan menghadirkan para saksi tersebut berlangsung, Kamis (16/1/2025) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. (SuarIndonesia/Ist)

SuarIndonesia – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam perkara dua terdakwa Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas PUPR Kalsel, yakni gratifikasi, sidang lanjutan  menghadirkan enam saksi.

Salah satunya adalah Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) Roy Rizali Anwar.

Sidang yang memasuki pembuktian dengan menghadirkan para saksi tersebut berlangsung, Kamis (16/1/2025) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dipimpin hakim Cahyono Riza Adrianto SH MH.

Selain Sekda, pejabat Pemprov Kalsel lainnya yang juga dihadirikan sebagai saksi, yaitu Andri Fadli selaku Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Kalsel,

Sekda Roy hadir di persidangan mengenakan pakaian batik. Dirinya sambil menenteng sebuah map berwarna kuning berisi berkas-berkas.

Sedangkan saksi lainnya dari unsur swasta adalah Siswanto Hadi, Triyulianto, K. Ramadhan, dan David Sakti Wibowo.

Di persidangan, majelis hakim awalnya menanyakan kondisi kesehatan kedua terdakwa. Dan dijawab ‘sehat’ oleh Andi dan Sugeng.

“Sidang hari ini agendanya pemeriksaan saksi,” kata Hakim Cahyono membuka persidangan.

Diawal, Hakim juga melontarkan pertanyaan kepada Roy Rizali apakah menegenali kedua terdakwa dan terkait hubungan pekerjaan.

Dijawab Sekda Kalsel tidak mengetahui.
Pada intinya ketika ditanya soal fee proyek, Roy secara tegas menyatakan tidak mengetahui hal itu.

Begitu juga soal lelang yang dilakukan pihak PUPR juga tidak diketahui secara jelas karena itu memang wewenang dinas terkait.

Di persidangan, Sekda Kalsel secara umum ditanya terkait tugasnya sebagai Pembina Kepegawaian dan terkait mekanisme lelang proyek di lingkungan Pemprov Kalsel, khususnya PUPR.

Selain dua orang itu, KPK juga menangkap Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya PUPR Kalsel sekaligus PPK Yulianti Erlynah.

Kemudian Agustya Febry Andrean selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, dan Ahmad dari swasta.

Keduanya oleh JPU KPK di dakwa melakukan pemberian atau gratifikasi kepada pejabat di lingkungan PUPR Kalsel dengan nilai Rp 1 Miliar, yang pemberian dilakukan terdakwa kepada Yulianti atas perintah Kepala Dinas PUPR Kalsel.

Baca Juga :   MENDAGRI Tito: Data Dukcapil Fondasi E-Government

Jumlah tersebut ujar JPU, terkait dengan adanyta tiga proyek pembangunan yang dikerjakan oleh kedua terdakwa.

Tiga proyek yang terkait dengan OTT KPK salah satunya pembangunan Gedung Samsat Terpadu di Jalan Ahmad Yani Km 17, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

Anggaran yang digelontorkan Pemprov Kalsel untuk pembangunan sebesar Rp 22.268.020.250, dikerjakan oleh PT Haryadi Indo Utama (HIU)

Dua proyek lain yaitu pembangunan lapangan sepak bola yang berada di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel sebesar Rp23.248.949.136 dengan pelaksana PT Wismani Kharya Mandiri (WKM).

Dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel dengan biaya Rp 9.178.205.930 dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (CV.BBB).

JPU menyebutkan kalau pemberian tersebut di lakukan kedua terdakwa di salah satu rumah makan di Banjarbaru kepada Yulianti.

Keduanaya oleh JPU di dakwa kesatu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Kedua didakwa melanggar pasal 13 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (HD)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan
KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN
PEMEKARAN 17 Desa di Kalsel Masuk Tahap Pusat, Ditarget Definitif 2027
EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta
PELUNCURAN Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi
TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir
BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 22:09

EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta

Rabu, 18 November 2026 - 16:24

TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang

Rabu, 18 November 2026 - 16:15

RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir

Rabu, 18 November 2026 - 16:10

BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Rabu, 18 November 2026 - 01:03

IDENTITAS Jasad Membusuk Tercatat Warga Jalan Brigjen H Hasan Basri

Selasa, 17 November 2026 - 23:27

DIKEROYOK Usai Tawar-Menawar Harga dengan Wanita MiChat

Selasa, 17 November 2026 - 23:16

JEMBATAN PURNAWIRAWAN Diresmikan, Jalan Lingkar Selatan Banjarbaru Terus Dikebut

Selasa, 17 November 2026 - 22:55

ARUH GANAL Banua 2026, Sambut Hangat Kehadiran Perwakilan Tiga Negara pada Pembukaan

Berita Terbaru

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen Temu Ismail (kedua dari kanan) menyampaikan paparan capaian dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat pada Rabu siang (18/11/2026). (Foto: ANTARA/Hana Dewi KK)

Nasional

KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN

Rabu, 18 Nov 2026 - 23:06