BUKAN Ironi, Tragedi, atau Sentralisme (Tanggapan Tulisan Nazarudin)

Oleh Tutur Sutikno
Anggota SC Kongres Ke-5 PAN 2020

KONGRES ke-5 PAN di Kendari, 10-12 Februari 2020, ditulis dengan warna berbeda-beda. Banyak perspektif. Subyektif dan obyektif. Mengapa dalam beberapa waktu sidang kongres diwarnai dengan kericuhan? Banyak jawaban tentunya.

Bisa saja saling menyalahkan dan membenarkan diri kita masing-masing. Kamu yang salah. Aku yang benar. Kamu yang brutal anarkis. Aku yang sopan demokratis. Kacamatanya tentu menggunakan lensa subyektif.

Tapi sudahlah. Stop! Kita harus move on. Janganlah kita semua mengulangi suasana kongres seperti itu. Seram mencekam. Isi pidato saling menyerang. Kompetisi seperti perang. Kita tidak perlu mencari kambing hitam. Ke depan, kita perbarui. Kongres ini menjadi pembelajaran sejarah untuk mengukir kebaikan di masa mendatang.

Nazarudin, Ketua DPW PAN Yogjakarta, adalah kader yang idealis. Kader masa depan. Tapi sayang, cara berpikirnya masih subyektif. Ada unsur su’udhon. Sel-sel neuronnya ada yang negatif. Tapi ya wajar, karena Nazarudin bukan anggota Steering Committee (SC) kongres, sehingga tidak dapat merasakan suasana kebatinan di rapat SC kongres.

SC kongres sudah memprediksi bahwa setiap kali acara kongres, dari sekian banyak agenda, semua peserta akan terfokus di pemilihan ketum. Padahal semua agenda kongres itu penting. Untuk itu semua anggota SC berupaya agar draf materi kongres tidak banyak menimbulkan perdebatan.

Di rapat pleno SC kongres, tidak ada anggota SC yang berkeberatan jika tentang SK pengangkatan pengurus menjadi kewenangan 2 tingkat di atasnya, untuk pengurus DPD, DPC, DPRt. Jadi, untuk pengurus DPW dan DPD, kewenangan penetapan dan pengangkatan SK pengurus di DPP.

Tok!
Bunyi palu SC kongres diketuk. Tidak ada satupun anggota SC kongres menolak dan atau tidak menyetujui.

Nah, saya tak sependapat dengan Nazarudin soal argumentasinya menilai kondisi kongres ricuh, untuk tujuan agar pasal ini lolos, demi kuasa dan kontrol. Ini yang saya katakan Nazarudin su’udhon.

Anggota SC kongres disusun dengan komposisi relatif adil-obyektif. Ada 23 nama. Sebagai anggota SC wajib dituntut obyektif, rasional, dan konstitusional. Tetapi sebagai anggota partai, setiap anggota SC memiliki hak politik masing-masing. Ada anggota SC yang menentukan pilihan politiknya ke Zulkifli Hasan, Asman Abnur, Drajad Wibowo, dan Mulfahri Harahap, dan ada yang netral. Makanya saya katakan komposisi SC : adil-obyektif.

Nazarudin yang di kongres Kendari menjadi tim MH, setelah saya jelaskan komposisi anggota SC kongres, bisa saja berdalih, maksud tulisannya bukan ditujukan ke salah satu tim sukses, tetapi ke DPP karena anggota SC kongres adalah orang Pusat.

Nazarudin mesti tahu bahwa landasan pemikiran merubah kewenangan pengangkatan dan penetapan SK pengurus DPD ke DPP tidak berorientasi untuk membangun sentralisme, otoritarianisme, atau diktaktorisme. Hal itu tidak benar. Yang menjadi landasan berpikir sebagian besar anggota SC kongres bahwa PAN sebagai partai politik, fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan partai, kepengurusan, monitoring program, evaluasi dan reevaluasi strategi, dari pengurus Pusat sampai Daerah, harus terkelola dengan baik, well organized, dan sesuai prinsip demokrasi.

Evaluasi saat penyusunan draf materi kongres, hubungan DPW dan DPD soal kewenangan penetapan SK, menjadi salah satu sumber konflik partai. Meski tidak semua daerah, namun demi kepentingan partai yang lebih besar, hal tersebut dievaluasi kembali. Karena sumber konflik ini menjadi tidak produktif bagi partai. Menghabiskan modal sosial dan modal politik partai. Merubah aspek penetapan SK pengurus DPD oleh DPP tidak ada maksud menghilangkan nilai desentralisasi. Justru agar fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai tugas pokok fungsi di masing-masing tingkatan kepengurusan dapat lebih fokus dan maksimal untuk program pemenangan partai di lapangan.

Keputusan pengangkatan SK kepengurusan DPD oleh DPP ini bukan hal yang baru di PAN. Di hasil kongres ke-1 tahun 2000 di Yogjakarta, memutuskan bahwa penetapan pengangkatan SK kepengurusan DPD oleh DPP yang saat itu di bawah komando Pak Amien Rais sebagai ketua umum dan Pak Hatta Rajasa sebagai sekretaris jenderal DPP PAN.

Dalam praktiknya, tidak ada sikap sentralisme, otoritarianisme, dan diktaktorisme. Hampir tidak ada (sedikit) konflik yang berasal dari hubungan DPW – DPD. Semua berjalan baik dan demokratis.

Tidak ada pemikiran saat itu di kongres bahwa kebijakan ini untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara Orde Baru, seperti kata Nazarudin. Dan tidak ada pemikiran bahwa penetapan SK DPD oleh DPP adalah praktik antidemokrasi dan bertemtangan dengan nilai reformasi, seperti bahasanya Nazarudin.

Mengapa waktu itu Nazarudin tidak protes? Apa belum menjadi peserta kongres ke-1 PAN tahun 2000 di Yogjakarta? Itulah yang saya katakan bahwa Nazarudin bersikap su’udhon.

Tapi sejak kongres ke-2 PAN tahun 2005 di Semarang, kewenangan itu dirubah. Sebab perubahan kewenangan penetapan SK kepengurusan DPD telah dijadikan ajang kampanye oleh seorang kandidat di kongres. Lalu, di kongres PAN di Batam tahun 2010 dan kongres di Bali 2015, pasal itu tidak diubah.

Kemudian, di kongres PAN di Kendari inilah, SC kongres membuat draf materi untuk mengembalikan kewenangan pengangkatan dan penetapan SK DPD oleh DPP kembali, seperti hasil kongres ke-1 PAN di Yogjakarta.

Kalau soal waktu yang menjadi patokan, maka bukan 22 tahun setelah kelahiran, tetapi 15 tahun setelah kelahiran, karena di periode Pak Amien Rais – Pak Hatta Rajasa, SK DPD ditetapkan oleh DPP.

Quo vadis PAN ?
Bisa saja hal itu akan terjadi. Jika paska kongres kita masih belum move on. Masih mencari-cari kesalahan orang;
masih ada penyakit hati: sifat iri, dendam, dan dengki atas hasil kongres; masih berpikir kelompokisme, timisme, demi kepuasaan pribadi, bukan buat kepentingan partai.

Kongres sudah usai. Tentu hajatan kongres di Kendari tidaklah sempurna. Masih banyak pembenahan dan evaluasi. Karena jika mau sempurna total, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta’allah.

Mari kita songsong era baru periode ini dengan spirit perjuangan yang tulus, ikhlas membesarkan partai, menjadikan sebagai niat beribadah melalui jalur politik di Partai Amanat Nasional.