SuarIndonesia – Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy M. Harahap, meminta Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) harus meningkatkan performa dalam melaksanakan pemilihan penyedia.
Diungkapkannya, penyimpangan dalam konstruksi berupa pemilihan penyedia (tender) yang formalitas, penyedia/kontraktor yang terpilih tidak kompeten, konsultan pengawas/manajemen konstruksi hanya sekedar formalitas/tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek.
“Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekedar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi fraud,” tegas Rudy yang telah menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP).
Dari sisi lain, diungkapkan Rudy, kegagalan proyek konstruksi juga disebabkan oleh KPA/PPK yang tidak melakukan evaluasi hasil pemilihan, dan penyedia yang terpilih tidak kompeten.
Selain itu, nilai penawaran sangat rendah, kompetensi usaha kecil tidak memadai, konsultan pengawas hanya sekedar formalitas atau tidak bekerja, dan terjadi konflik kepentingan antara konsultan pengawas dengan kontraktor.
“KPA/PPK tidak melakukan pengendalian proyek karena tidak memahami manajemennya,” katanya.
Ditambahkannya, BP2JK harus melakukan mitigasi atas kelemahan pengendalian proyek, seperti melakukan revisi prosedur tender, dan melakukan probity audit atas proses penetapan pemenang tender.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
