SuarIndonesia – Jaksa Penuntut Umum (JPU_) Tito Zailani dari KPK yang menangani perkara OTT di Dinas PUPRP Kabupaten HSU dengan terdakwa Plt Kepala Dinas, Maliki, mengharapkan terdakwa bisa dijadikan Justice Collaborator (JC), sesuai yang diajukan pihak penasihat hukum terdakwa .
Hal senada juga dikemukakan penasihat hukum terdakwa Maliki, Mahyudin alias Martin kepada awak media, usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengagendakan pemriksaan terdakwa Maliki, Rabu (23/3/2022).
“Memang kami mengharapkan sekali majelis hakim bisa menerima klien kami Maliki sebagai JC yang tentunya bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuma terdakwa,’’ ujar Martin.
Sementara Tito sendiri mengakui kalau terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya serta bersedia untuk membongkar tersangka utama Abdul Wahid Bupati nonaktif HSU yang merupakan atasanya
JC punya pengertian, seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius.
Sementara dalam persidangan dengan majelis hakim yang dipimpin hakim Jamser Simanjuntal didamping hakim adhock Ahmad Gawie dan Arif Winarno, terdakwa mengakui adanya fee yang di bebankan kepada kontraktor.
Yakni dalam perkara ini sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yakni 10 persen untuk Bupati Abdul Wahid dan 5 persen untuk tedakwa yang digunakan sebagian besar untu operasional sementara menerima tamu.
Dulu kata terdakwa besaran fee ini hanya dikisaran 7 persen, yakni 5 persen untuk Bupati dan 2 persen untuk dirinya.
“Umumnya fee untuk bupti tersebut, saya serahkan kepada ajudan Abdul Latif secara bertahap,’’ aku Maliki.
Seperti diketahui terdakwa mantan Plt Kepala Dinas PUPRP (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan) Kab. Hulu Sungai Utara Maliki, yang terkena OTT KPK di Amuntai, didakwa telah menerima uang dari Marhaini Direktur CV Hanamas sebesar Rp 300 juta dan dari Direktur CV Kalpataru Fahriadi sebesar Rp 240 juta .
Pemberian tersebut terkait adanya dua proyek sumber daya air agar kedua perusahaan tersebut dapat mengerjakannya.
Dan pembayarananya tersebut dilakukan secara bertahap.
Pemberian ini sudah diatur dalam komitmen fee antara kedua pemborong tersebut untuk mendapatkan pekerjaan atas persetujuan Bupati HSU Abdul Wahid.
Dimana fee yang disepakati adalah 15 persen dari pagu anggaran.
Fee tersebut di peruntukan untuk Bupati dan sebagian dinikmati terdakwa sendiri.
Kedua pimpinan perusahaan yang disidang secara terpisah tersebut terpaksa menyetujui pemberian fee ini agar memperoleh pekerjaan.
Proyek yang dikerjakan tersebut di Tahun 2021, diantaranya ada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi rawa (DIR) Kayakah Desa Kayakah Kec Amuntai Selatan dengan nilai pagu Rp 2 M yang dikerjakan CV Hanamas.
Sementara CV Kalpataru ditunjuk sebagai pemenang pekerjaan DIR di Banjang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 1.555.503.400
Atas perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan selaku pejabat negara.
JPU dalam dakwaannya pertama melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Atau kedua melanggar pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
