AJUDAN Abdul Latif, Bupati HSU Nonaktif Mengakui yang Terima Uang Fee

SuarIndonesia – Ajudan Abdul Latif, Bupati HSU Nonaktif, mengakui yang terima uang fee.

Penyerahan uang fee yang terkumpul baik dari unsur bidang Bina Marga maupun bidang Cipta Karuya pada Dinas PUPRP Kabuaten HSU (Hulu Sungai Utara) diserahkan melalui Abdul Latif selaku ajudan terdakwa Bupati Non Aktif HSU Abdul Wahid.

Jumlahnya milaran rupiah. Ini terungkap pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (9/5/2022) dengan terdakwa Abdul Wahid.

Menghadirkan saksi empat orang saksi yakni Marwoto mantan Kasi Jemabatan, Kabid Binma Marga Rahamdi Noor, Kabid Cipta Karya Abraham Radi serta Abdul Latif.

Atas keterangan saksi tersebut Abdul Latif juga mengakui bahwa benar ia pernah menerima uang fee tersebut dari para saksi tersebut.

Baik Marwoto, Abaraham Radi maupun Rahmadi Noor sebelumnya pernah di panggil terdakwa untuk membicarakan masalah fee tersebut yang jumlah dikisaran 10 sampai 13 persen.

Menurut Marwoto yang merupakan orang yang mengkkordinir penerimaan fee tersebut dari kontraktor, mengatakan sebagian fee tersebut digunakan untuk membayar orang pusat.

Tetapi Marwoto tidak tahu persis siapa yang dimaksud orang pusat dan ada juga bagian fee tersebut untuk keperluan operasional dinas.

Marwoto yang banya dicera pertanyaan, juga menyebutkan kalau penyerahan fee tersebut melalui Abdul Latif, terdakwa tidak pernah melakukan komplain.

‘’Ini kami anggap fee tersebut sampai ketujuan,’’ beber Marwoto yang kini tidak lagi menjabat sebagai Kasi Jembatan bidang Bina Marga.

Seperti diketahui Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara non aktif Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasn Korupsi di Amuntai.

Ia, dijerat dengan dua Undang-Undangg yakni pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Wahid yang didakwa oleh JPU KPK yang dikomandoi Jaksa Fahmi mengemukakan bahwa harta yang disita pihak KPK berupa uang kontan baik rupiah maupun Dolar Singapore bernilai Rp31,7 M lebih.

terdiri puluhan bungkus uang kontan serta puluhan tanah dan bangunan yang ada di beberapa lokasi di Amuntai.

Menurut JPU, kekayaan yang ditumpuk terdakwa tersebut selain dilakukan gratfikasi juga dapat dinilai sebagai suatu tindakan suap, yang terlarang bagi pejabat negara.

Dilakukan bersama sama dengan Plt Kepala Dinas PUPRP Kab. HSU Maliki.

Menurut dakwaan tertangkapnya terdakwa ketika adanya dua proyek daerah irigasi rawa Banjang dan Kayakah yang dikerjakan oleh dua kontraktor yakni CV Hanamas dengan Direktir Marhain memberikan fee sebesar Rp 300 juta dan kontraktor CV Kalpataru dengan direktur Fahriadi memberi fee Rp 240 juta.

Hal ini dilakukan kedua perusahaan tersebut agar mendapat pekerjaan sesuai dengan komitmen yang diajukan terdakwa melalui Maliki.

Sedangkan jumlah uang sebesar Rp 31 lebih tersebut hasil dari gratifikasi dan suap yang diperoleh terdakwa selama menjabat Bupati HSU sejak tahun 2012 sampai 2022 selama dua periode.

Uang kontan yang disita sebanyak 43 kantong jumlahnya miliran rupiah dari rumah jabatan bupati.

Dua diantaranya terdapat uang dolar Singapore senilai 435 .000.

Atas perbuatan terdakwa tersebut JPU menjeratnya dengan pasal berlapis, pertama pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberatasn tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke i KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP .

Kedua didakwa melanggar pasal 11 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pepmberatasn tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke i KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan tindak pencucian uang JPU mematok pertama pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kedua pasal 4 UU Nomor.8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (HD)