SuarIndonesia – Guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/3).
Acara ini dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai kab/kota di Indonesia, termasuk Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR didampingi Sekdako, Ikhsan Budiman dan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam arahannya menekankan komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus terus diperkuat. Dirinya mengingatkan agar setelah resmi menjabat, kepala daerah tetap menjaga komitmen yang dipegang teguh.
“Kepala daerah sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemilihan. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik,” ujar Setyo.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa KPK terus melakukan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan daerah, meskipun tidak selalu tampak di lapangan. Dirinya menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Tak hanya itu, Setyo juga menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
Menurutnya, perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berdampak pada peningkatan IPK yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan.
Dalam Rakor ini, Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin turut menanggapi materi yang disampaikan oleh Ketua KPK, Ia memastikan Pemko Banjarmasin akan berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.
“Kami sangat mengapresiasi arahan dari KPK RI. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik,” pungkasnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
