SuarIndonesia – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh tekankan, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) wajib diamankan dan menjadi prioritas dengan menghormati hak-hak warga dan alam.
“Ini setidaknya sehubungan dengan ditangkapnya sekitar 23 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, saat proses pengukuran bakal lokasi Proyek Waduk Bener oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemarin, kata Pangeran Khairul Saleh, dari Fraksi PAN ini, Rabu (9/2/2022)
Ia tanggapi yang pertama, jika disebutkan bahwa sejak proyek ini dicanangkan 4 tahun lalu warga desa Wadas, di Kabupaten Purworejo menolak desanya menjadi lokasi penambangan batu quary andesit untuk kepentingan pembangunan proyek Bendungan Bener yang masuk proyek strategis nasional.
“Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di Kabupaten maupun di Provinsi selama ini?,” ujarnyta.
Apalagi ini menyangkut suatu proyek strategis nasional yang telah dimulai sejak tahun 2018, bagaimana bisa masih juga terjadi aksi penolakan dari warga sehingga terjadi benturan antara aparat kepolisian dan warga desa Cadas itu?.
“Ini jelas fakta buruk yang menjadi keprihatinan kita semua,” tanbahbya.
Kemudian masih ada waktu bagi Forkopimda kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah untuk menemukan solusi humanis yang tepat dan cermat.
Jangan juga dilupakan, bahwa proyek pembangunan nasional pastinya wajib berjalan dengan mengedepankan penghormatan atas aspek kemanusian dan lingkungan hidup warga masyarakat.
Sisi lain, terjadinya eskalasi kekerasan antara aparat kepolisian dengan warga mestinya wajib dihindari bersama.
“Harapan saya, aparat kepolisian Polres Purworejo tetap mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga, bukan dengan cara arogan atau sewenang-wenang sebagai solusi yang wajib dioptimalkan.
Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas Proyek Strategis Nasional (PSN) wajib meletakkan Proyek Bendungan Bener ini tidak untuk memantik konflik yang jauh lebih besar.
Artinya perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh atas potensi kerusakan lingkungan, tidak hanya mengancam keseimbangan alam, tapi juga kehidupan warga yang menggantungkan kesehariannya dari hasil alam di situ,’ jelasnya.
Untuk menghindari konflik dan akibat tragis yang bakal ditimbulkannya, menurut dia sebaiknya pemangku kepentingan menghentikan dulu pengukuran tanah sebelum tercapainya kesepakatan bersama.
“Aparat kepolisian juga bisa melepaskan semua warga yang terpaksa ditangkap untuk menjaga kondusifitas atas niat baik bersama untuk mengamankan pembangunan strategis sekaligus mengamankan hak-hak warga dan alam di dalamnya,” pungkas Pangeran Khairul Saleh. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
