TERUS PERJUANGKAN Penggajian Guru Honorer, Komisi IV DPRD Kalsel Serahkan Berkas Usulan ke DPR RI

SuarIndonesia – Upaya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel terus memperjuangkan penggajian guru honorer atau non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) dapat ditanggung langsung oleh negara tidak hanya retorika belaka.

“Kita bertandang secara langsung ke Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat untuk menyerahkan berkas usulan terkait penggajian guru honorer,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin H. M. Lutfi Saifuddin, S.Sos. Senin, (10/1/2022),

Menurut Lutfi, penyerahan berkas usulan tersebut atas saran dari Komisi X DPR RI saat kunker di Banua yang dipimpin oleh Djohar Arifin Husin pada akhir tahun 2021 yang lalu.

“Berkas tersebut sebagai bahan dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Mendikbudristek nantinya ,”kata lutfi

Penyerahan berkas usulan tersebut, ujar Lutfi juga didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj. Karmila, dengan harapan agar berkas usulan tersebut secepatnya ditindaklanjuti.

Pasalnya, ujar Lutfi, APBD di Kalsel per tahunnya menggelontorkan anggaran sekitar Rp 190 Miliar untuk alokasi gaji 6 ribu guru honorer.

Karenanya, perlu peran negara untuk dapat bersama-sama menunjang kesejahteraan guru-guru non-PNS tersebut.

Sebagai diketahui berkas pengusulan tersebut merupakan curhatan Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin H. M. Lutfi Saifuddin, S.Sos. kepada Komisi X DPR RI ketika kunjungan kerja ke Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Lutfi menumpahkan kekecewaannya terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang dianggap Lutfi tak kunjung merealisasikan janjinya tiga tahun yang lalu mengenai penggajian guru honorer yang rencananya akan ditanggung APBN.

“Sebelumnya Mas Menteri (Nadiem), pernah mengungkapkan bahwa guru honorer akan digaji melalui APBN, tentu hal tersebut merupakan angin segar buat kami di Kalsel.

Selain agar nasib penggajian guru honorer lebih terjamin, dana APBD yang sebelumnya digunakan untuk menggaji guru honorer bisa dipakai untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan,” ujarnya (*/HM)