SuarIndonesia – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat telah resmi menetapkan tarif layanan pemeriksaan Covid-19 melalui metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, pihaknya telah menyepakati tarif pemeriksaan dengan pengambilan sampel lendir di jalur pernafasan manusia itu dengan harga maksimal, yakni Rp525.000.
Padahal sebelumnya diketahui pemerintah pusat melalui Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Telah resmi menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening Covid-19 RT-PCR hanya sebesar Rp505.000 untuk daerah luar Jawa-Bali.
Menindaklanjuti penetapan di atas, Pemerintah Kota Banjarmasin meresponnya dengan menetapkan tarif RT-PCR sebesar Rp525.000.
“Kita akan menyesuaikan, dan sudah ada Permenkes nya untuk luar Jawa-Bali itu sebesar Rp525.000 dan itu yang akan kita ikuti,” ucapnya pada awak media Kamis (19/08/2021) sore.
Ia pun meminta, agar seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melakukan pemeriksaan RT-PCR untuk tidak melebihi tarif yang telah ditentukan.
“Agar mendorong percepatan diagnosa orang yang bergejala Covid-19 di Banjarmasin,” harapnya.
Di sisi lain, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Machli menerangkan akan dilakukan perubahan Perwali.
“Karena RSUD Sultan Suriansyah sudah berbentuk BLUD. Jadi cukup diatur dengan merubah Perwali (Peraturan Wali Kota)nya saja,” tutupnya.
Pemko juga telah mengeluarkan surat edaran dengan NOMOR: 449.1/ 103 -YanSDK/Diskes tentang penetapan tarif standar pemeriksaan PCR.
Surat tersebut berisi tiga poin. Pertama, pihaknya mengatur batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab sebesar Rp525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
Kedua, batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.
Ketiga, batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
