SIMULASI Pencoblosan Dikritik PPDI Kota Banjarmasin, Dinilai Belum Ramah Disabilitas

SIMULASI Pencoblosan Dikritik PPDI Kota Banjarmasin, Dinilai Belum Ramah Disabilitas

SuarIndonesia – Simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan si rekap di tingkat TPS dalam Pilkada serentak tahun 2020 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin menuai kritikan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin.

Ketua PPDI Kota Banjarmasin, Slamet Riyadi mengaku bahwa ram (akses bagi penyandang disabilitas) yang ada di tempat simulasi tersebut masih cukup licin.

Menurutnya, akses tersebut membuat para penyandang disabilitas baik yang menggunakan kursi roda maupun tongkat mengalami kesulitan berjalan.

“Istri saya tadi hampir terjengkang saat turun melalui ram yang ada,” ucapnya pada awak media, Sabtu (21/11/2020) pagi.

Tidak hanya itu, peletakan kotak suara yang disediakan KPU untuk menampung kertas surat suara juga masih terlalu tinggi.

“Rekan saya yang ukuran badannya berbeda malah tidak sampai tangannya untuk memasukkan surat suara,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada KPU yang bertugas sebagai institusi penyelenggara pemilu agar bisa lebih meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

“Seperti peletakan kotak surat suara, kemudian surat suara bagi teman-teman tunanetra. Selain itu akses ram yang ada juga jangan sampai terlalu licin,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekertaris PPDI Kota Banjarmasin, Akhmad Riad. Ia mengatakan, masih ada beberapa kendala saat simulasi pencoblosan untuk disabilitas, karena jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu atau biasa disebut ram, itu terlalu curam.

“Masalah kesulitan di sini khususnya kaum disabilitas yang menggunakan kursi roda, kiranya harus memperhatikan ram. Soalnya terlalu curam,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ia menambahkan, agar kiranya KPU Kota Banjarmasin perlu memperhatikan tunanetra saat pencoblosan 9 Desember mendatang. Dikarenakan kertas suara yang masih belum dilengkapi huruf braille.

“Yang perlu diperhatikan KPU juga yakni bagi yang tunanetra saat pencoblosan. Karena surat suara masih tidak menggunakan huruf braille,” tambahnya.

Riad pun berharap, agar pada saat pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang, KPU kota Banjarmasin sudah bisa mempersiapkan kekurangan untuk memudahkan disabilitas saat pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.

“Harapannya, agar nanti bisa diakomodir oleh KPU. Untuk kawan-kawan tunanetra supaya ada kertas suara berhuruf braille. Dan kawan kawan tunarungu agar kiranya dapat ditambahkan tulisan berjalan atau running text serta penerjemah bahasa. Untuk memberikan informasi kepada mereka,” harapnya.

Kendati demikian, Riad juga mengapresiasi KPU Kota Banjarmasin, karena untuk pelayanan dan penerapan protokol kesehatan sangatlah bagus. (SU)

 163 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: