SuarIndonesia –Setelah soroti masalah pertambangan liar di Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan soal dana untuk percepatan penanggulangan Covid- 19 di banua, gabungan massa dari Forpeban, Rabu (28/7/2020) mendatang, akan aksi lagi.
“Iya kita akan terus melanjutkan aksi Rabu mendatang, dan berharap ini semua bisa diusut pihak terkait,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyatajat (LSM) Forpeban (Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara), Jumat (24/7/2020).
Dikatakan, itu lanjutan setelah penyampaian aspirasi, Kamis (23/7/2020) lalu di DPRD Kalsel dan Kejati serta Polda Kalsel.
Massa mengangkat masalah dana di pandemi Covid.19 dan masalah maraknya tambang liar di Kabupaten Tala.
“Medatang bersama LSM lainya akan kembali menyampaikan aspirasi berkenaan dengan masalah penambangan liar di beberapa kabupaten lain.
Yang diduga juga kepala daerahnya melakukan pembiaran menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran merugikan kehidupan masyarakat,” beber Din Jaya.
Juga lanjutnya akan mengangkat adanya dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan proyek lelang untuk memenangkan kelompok dan keroni-keroni-nya terjadi di beberapa kabupaten di Kalsel ini.
“Sehingga merugikan bagi kontraktor lain yang juga ikut lelang,” ucapnya.
Masalah lain, berapa dana untuk pencegahan penyebaran di masa pandemi Covid 19 yang disiapkan.
Dan akan ditanyakan untuk apa saja penggunaannya,” Ini akan kami minta pihak Kejati untuk menelisik,” harapnya.
Karena dana begitu banyak digelontorkan, baik untuk Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalsel, namun hasilnya, yang kena virus bukannya berkurang.
Namun makin bertambah Setiap hari.. Bahkan sudah lebih 5.000 orang terjangkit Virus Corona.
“Ini diduga penanganan tidak maksimal dan tidak terkoordinasi dengan baik,” ucap Din Jaya lagi.
Sebelumnya, massa Din Jaya dan Aliansyah, di hadapan pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati Kalsel mempertanyakan dana yang digelontorkan ratusan miliar rupiah, sementara jumlah penderita virus Corona makin bertambah di banua ini.
Selain itu, adanya pasien yang masuk rumah sakit karena masih diragukan kepositifannya terpapar virus Corona.
Sementara oleh rumah sakit langsung diisolasi seolah-olah pasien penderita virus.
“Ini membuat kami curiga kenapa rumah sakit berbuat demikian, apa hanya untuk mendapatkan dana dari pemerintah yang menggelontorkan,’’ tegas Din Jaya ketika itu.
“Sementara untuk melaksanakan tes rapid, penderita harus bayar, kemana dana pemerintah untuk penanggulangan Covid tersebut,” ujarnya lagi.
Juga dipertanyaakan pengeluaran tim gugus perecepatan penanggulangan Covid-19 baik di provinsi maupun di kota Banjarmasin.
Pihaknya mendukung sepenuhnya usaha kejaksaan untuk menelisik.
Sementara Aliansyah menyoroti masalah korupsi yang ada di banua, dan berharap kejaksaan menangkap para koruptor yang masih berkeliaran
“Kami mendesak wakil rakyat dan penegak hukum memanggil Bupati Tanah Laut, karena diduga melakukan pembiaran tambang ilegal di daerahnya.
Berakibat banjir besar melanda di Tala. Itu banjir terbesar dalam 30 tahun terakhir,” ujar Aliansyah, Koordinator aksi yang juga Ketua Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Perlemen (KPKAPP) Kalsel ketika itu. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
