SuarIndonesia – Memasuki di penghujung tahun 2019 tenyata ada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) realiasasi penyerapan anggaran sampai akhir 2019 ini masih rendah dan belum maksimal.
Padahal untuk tutup buku hanya tinggal beberapa hari lagi, sehingga diharapkan dengan masih adanya sisa waktu dimanfaatkan bekerja sebaik-baiknya.
Ke16 SKPD yang menyerapannya rendah tersebut masing-masing adalah Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perkim, DLH, Koperasi Mikro dan Usaha, Bagian Umum, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perpustaan dan Arsip, Pariwisata, dan Bagian Kesra dan Lima Kecamatan Banjarmsin Timur, Tengah, Barat, Utara, dan Selatan.
Bahkan,Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina tak membantah secara keseluruhan penyerapan anggaran hingga Desember 2019 ini sudah mencapai 85 persen. Namun sayangnya, ada sebanyak14 SKPD yang masuk zona merah dan zona kuning.
“Iya ada 16 SKPD yang masuk zona merah dan untuk sementara SKPD-SKPD tersebut masih kita tahan tidak keluar ruangan saat rapat tadi,” kata Ibnu Sina usai rapat penyerapan anggaran di aula Kayuh Baimbai.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini, mengakui bahwa sisanya dari SKPD nomer 17 sampai 40 dipersilahkan keluar dari ruangan dan kembali bekerja seperti semula. Evaluasi secara kesuluruhan, yakni realisasi anggaran dan realisasi fisik serta estimasi pencapaian sampai akhir 2019.
“Mudah-mudahan seperti komitmen para kepala SKPD diharapkan nantinya penyerapan anggaran sampai Desember 2019 ini di atas 87 persen,” katanya.
Politisi PKS ini juga berharap realisasi anggaran itu bisa lebih baik dari tahun sebelumnya karena para kepala SKPD itu sudah diberi tunjangan kinerja (tukin).
Diharapkan ada fakta yang berkorelasi positif antara tukin dan realisasi anggaran.
“Artinya kinerja para kepala SKPD semakin meningkat. Jangan sampai tukin diberikan kepala SKPD, tapi justru serapan anggaran masih rendah,” katanya.
Ibnu Sina mengakui, bagi kepala SKPD yang masuk zona merah dan kuning tersebut untuk sesegeranya bisa merealisasikan anggaran untuk mencapai di atas 70 persen.
LSKPD yang masuk zona merah seperti dinas kesehatan, semua kecamatan karena terkait dana kelurahan, dinas koperasi dan dinas pariwisata.
“SKPD-SKPD tersebut masuk zona merah dan serapan anggaran masih rendah. Mari kita berkomitmen, semua SKPD tersebut sudah keluar zona merah pada akhir 2019 ini,” katanya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
