Sekdako Banjarmasin Drs H Hamli Kursani
Suarindonesia – Menyusul rendahnya penyerapan kinerja yang dilaporkan 10 Mei atau memasuki triwulan kedua yang masih 16,26 persen dibantah Sekdako Banjarmasin. Data Badan Keuangan (Bakeuda) Banjarmasin juga menyebutkan bahwa hingga periode Mei serapan anggaran belanja baru terserap Rp454 miliar, atau 23,31 persen dari pagu Rp1,9 triliun.
“Tak ada serapan rendah karena semua bekerja pada ritmenya,’’ ucap Sekdako Banjarmasin Drs H Hamli Kursani kepada awak media, sebelum meninggalkan Balaikota, Jumat (21/06/2019).
Jadi, katanya, serapan anggaran yang terjadi saat ini tentu saja sesuai kinerja hanya memang terlambat pencairan.
Pasalnya ritme kerjanya tak ada bedanya dengan tahun sebelumnya 2018. Diakui memang, kalau dihitung dari deviasi mestinya serapan sudah bisa mencapai 40-50 persen.
Ia juga membantah kinerja yang dilakukan tak sesuai Tunjangan Kinerja yang dibayarkan. “Memang masih banyak program pembangunan fisik yang belum berjalan. Salah satunya tersendat diproses lelang tetapi semua berjalan,’’ katanya.
Data dari LPSE Banjarmasin yang dibenarkan Kabag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemko Banjarmasin, Ir H Joko Pitoyo sudah berhasil melelang 84 proyek yang sumber dananya APBD maupun DAK yang sudah dilelang dan 40 proyek masih dalam proses lelang di LPSE sehingga kini masih sekitar 52 proyek yang ada di SKPD dan persiapan masuk LPSE.
“Iya memang ada yg dilakukan tender ulang karena mengalami gagal lelang dan secepatnya segera kita proses lelang kembali,” ucap Kepala LPSE Banjarmasin, Joko Pitoyo.
Bagi Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina kondisi semacam ini tentunya akan dilakukan evaluasi dan kinerjanya bisa digenjot. Karena bercermin dari tahun sebelumnya rendahnya penyerapan anggaran juga pernah terjadi.
“Tentu ini menjadi perhatian serius. Kemarin juga sudah ada rapat evaluasi. Kami berikan kesempatan dulu kepada SKPD, terutama teknis yang punya kegiatan serapan anggaran berdasarkan lelang,” ucap Ibnu belum lama ini.
Bahkan, upaya untuk meminimalisir rendahnya serapan anggaran ini sebetulnya juga sudah dilakukan pemkot seperti halnya rapat evaluasi.
“Makanya kan juga sudah belajar dari tahun kemarin. Saya sudah minta 3 prioritas, rumah sakit, trotoar dan jembatan bisakah dilelang di awal tahun. Tapi ternyata ada lagi perbaikan sehingga baru bisa di bulan ke 3-4,” papar Ibnu.
Selain itu upaya lain juga sudah dilakukan. Seperti penerapan tunjangan kinerja (tukin) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Awal tahun lalu Pemko Banjarmasin mulai menerapkan sistem ini. Tepatnya pelaksanaannya dilakukan 2 Januari lalu.
Setiap aktivitas pegawai diberikan skor. Skor ini diakumulasikan perbulan untuk dijadikan patokan tinggi rendahnya pembayaran tunjangan. Bagi pegawai yang rajin tentu tunjangan yang didapat juga bakal lebih tinggi. Bahkan bisa dua kali lipat dari tunjangan awal. Dan sebaliknya, bagi pegawai malas bakal mendapat tunjangan rendah.
Pemko sengaja menerapkan tukin dengan harapan bisa mendorong kinerja pegawai agar bisa semakin baik. Akan tetapi, apa yang diupayakan itu rupanya tak sesuai ekspektasi pemko. Ibnu pun mengaku, sempat mempertanyakan dampak positif dari tunjangan kinerja untuk penyerapan anggaran.
“Karena tunjangan kinerja itu sebenarnya untuk memacu kinerja sebetulnya,” jelasnya. Diketahui alokasi anggaran belanja untuk pembayaran tukin hingga Mei terserap Rp77,7 miliar atau Rp37,17 dari pagu Rp209 miliar, dengan rincian:
Januari Rp6,8 miliar atau 3,26 persen, Februari Rp14,5 miliar atau 6.92 persen, Maret Rp15,1 miliar atau 7,23 persen, April Rp15,2 miliar atau 12 persen, dan Mei Rp26,1 miliar atau 12,45 persen.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
