SuarIndonesia – Pengambilan keputusan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (13/9/2023).
Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik dalam konteks penganggaran, legislasi maupun pengawasan.
Khususnya berkaitan dengan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2024, yang sedang berproses saat ini.
Selain itu paman Birin sapaan akrabnya dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan dinamika saat pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, khususnya anggaran untuk fungsi pendidikan.
Dalam pendapat akhirnya, Paman Birin mengungkapkan alokasi anggaran pendidikan dalam Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 sudah mencapai 23,55 persen atau Rp2,3 triliun dari kewajiban 20 persen yang ditentukan oleh undang-undang.
Komponen perhitungannya, lanjut Paman Birin, terdiri dari urusan bidang pendidikan, urusan bidang kebudayaan, urusan bidang perpustakaan, urusan bidang kepemudaan dan olahraga serta belanja di luar keempat urusan-urusan tersebut, yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan.
Paman Birin melanjutkan ada perbedaan penafsiran dan persepsi terhadap perhitungan anggaran fungsi pendidikan, yang disampaikan dari Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, akan kita cermati bersama pada saat Evaluasi Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Bila mana ada perbaikan perhitungan anggaran fungsi pendidikan ini, maka kita akan melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya,” katanya.
Paman Birin dikesempatan itu juga mengharapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.
Sementara itu, dari hasil pembahasan bersama, pada prinsipnya DPRD Provinsi Kalsel menyatakan dapat menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 untuk diproses lebih lanjut.
Insyaallah dengan disetujuinya raperda ini kita semakin mantap untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kalsel,” ucapnya.
Sedangkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel yang disertai dengan berbagai saran, arahan serta koreksi yang konstruktif menjadi masukan yang sangat berharga dalam penentuan kebijakan serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selanjutnya.
“Saran, masukan dan koreksi itu akan menjadi perhatian kami, sehingga Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 semakin matang dan tepat sasaran,” harapnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD) Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin juga menyampaikan Laporan Banggar terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023, antara lain menyebutkan total Pendapatan Daerah sebesar Rp9,087 triliun, lebih besar dari target Pendapatan pada APBD Murni sebesar Rp7,826 triliun atau naik sebesar 16,11 persen.
Pada sisi Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp10,007 triliun, lebih besar dari Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp7,727 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 29,50 persen. (HM)
