RIBUAN ASN di Kalsel Ikuti Assessment di Tahun Anggaran 2025

SuarIndonesia – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan (Kalsel) ikuti Assessment di Tahun Anggaran 2025.

Semua setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel) memprogramkan assessment massal sebanyak 3.000 ASN dari berbagai perangkat daerah provinsi setempat pada Tahun Anggaran 2025.

“Ini merupakan salah satu program prioritas tahun ini, yakni program pengelolaan Assessment Center,” kata Kepala BKD Kalsel Dinansyah di Banjarbaru, pada Jumat (11/1/2025).

Ia menjelaskan, pengelolaan Assessment Center merupakan langkah penting dalam melaksanakan manajemen talenta ASN di lingkup Pemprov Kalsel.

“Assessment massal terhadap 3.000 ASN menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) BKN,” ujarnya lagi dikutip Antara.

Dinansyah mengatakan, dengan adanya Assessment Center, pemerintah daerah dapat lebih optimal dan efisien dalam penggunaan anggaran khususnya di lingkup Pemprov Kalsel.

Dia mengungkapkan, selain program Assessment Center, ada tiga program lain yang menjadi prioritas BKD Kalsel pada tahun ini, yakni pengelolaan promosi ASN, pengadaan ASN, dan pemberian penghargaan bagi ASN.

Berkaitan dengan pengadaan ASN, kata Dinansyah, BKD Kalsel merencanakan seleksi CPNS dan PPPK tahun ini, yang mana sesuai dengan arahan Kementerian PANRB bahwa pada 2025 sudah tidak ada lagi pegawai berstatus non-ASN, hanya ada ASN dengan dua kategori yaitu PNS dan PPPK.

Kemudian terkait program penghargaan bagi ASN, salah satu program strategis yang dilaksanakan BKD Kalsel pada 2025 adalah Anugerah ASN Award sebagai apresiasi bagi ASN yang berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menyebutkan, program Anugerah ASN Award tersebut akan dibagi dalam beberapa kategori, yakni jabatan administrator terbaik, jabatan pengawas terbaik, Best Employee bagi bagi pejabat fungsional atau pelaksana umum, dan kategori guru terbaik.

“Sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada beberapa program prioritas, tahun ini kami luncurkan inovasi baru Sistem Informasi Pelayanan Satu Pintu Kepegawaian (SIPATUK) yang rencananya tahun ini diimplementasikan,” ujar Dinansyah. (*/ZI)