REKOMENDASI MIRAS dari Pusat Seakan “Membelakangi” Pemprov dan DPRD, Sikapi dengan Tegas

SuarIndonesia – 21 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalsel diantaranya Pemuda Islam, Koti Pemuda Pancasila, KRBB,
Pukol, Ampi,  Bregde 212 Forsa, Rapi 192, Kompak, Lapak, sambangi DPRD Kalsel, Senin (21/6/2021).

Kali ini tuntutan mengenai SK Menteri Perdagangan terkait peredaran Miras (Minuman Keras).

“Adanya rekomendasi penjualan miras kepada salah satu pengusaha yang langsung dapat atau diberikan dari Kementerian Pedagangan, ini perlu dicermati.

Seakan membelakingi Pemerintah Provinsi mapun DPRD Kalsel, yangf selama ini memberikan izin edar miras.

Ini perlu disikapi dengan tegas,” ucap Ketua Pemuda Islam Kalksel, HM Hasan, dalam orasinya.

Mereka sangat prihatin, karena sempat mendatangkan dan mengedarkan miras di Kalsel dan Banjarmasin khususnya.

“Kami menolak penjualan miras, Karena tak sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2017, tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol,” ujarnya.

Usai orasi mereka menyerahkan bukti fotocopy surat yang dikeluarkan Menteri Perdagangan tentang Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor) no.4/SIPT/DIS-MB/10/2020.

Surat tersebut berisikan tentang izin melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah Provinsi Kalsel sesuai surat penunjukkan sebagai Distributor.

Mereka berharap SK tersebut bisa dicabut karena sudah ada perda yang melarang peredaran minuman beralkohol di Kalsel.

Sementera anggota Komisi IV, Hasib Salim menjelaskan, pihaknya mendukung agar peredaran minuman beralkohol di Kalsel tiadakan.

Minuman beralkohol sudah dilarang dalam agama dan dapat merusak generasi bangsa.

“Minuman keras ini pangkal semua kejahatan,” ucapnya

Mengenai ijin yang dikeluarkan oleh pusat terkait minuman beralkohol untuk golongan apa yang diperbolehkan nanti ditinjau ulang dilapangan.

“Kita akan rembuk dengan kawan kawan untuk mengatasinya, bila perlu memang sidak akan kami lakukan terkait adanya miras yang beredar di masyarakat, dibantu dengan pihak keamanan,”katanya

Senada disampaikan anggota DPRD Kalsel dari Komisi IV Asbullah, menegaskan bila memang ada kewenangan pusat yang mengeluarkan ijin, maka pemerintah pusat harus melihat kearifan lokal Kalsel.

“Jangan samakan Kalsel dengan daerah lain yang bisa bebas menjual minuman beralkohol,” tegasnya

Meski dari pemerintah pusat yang mengeluarkan ijin, namun juga harus dapat memberikan ruang ke daerah agar bisa memberikan masukan.

Kalsel masyarakatnya agamis, jadi pemerintah pusat bisa merem mengenai izin distributor penyebaran minuman beralkohol. Dengan harapan, peredaran minuman beralkohol di kalsel akan lebih ditekan. (HM)