Suarindonesia – Jangan sampai demokrasi menjadi demokrasi oligarki, yang mana demokrasi ini hanya dikuasai oleh penguasa-penguasa yang memiliki modal.
Ahli Politik dari Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, Prof Muhammad Uhaib As’ad MSi, mengutip dari teori Hannah Arendt, yang menyebutkan politik uang akan menghasilkan sebuah demokrasi yang diisi oleh orang-orang predator yang mementingkan kepentingan dirinya dan kehilangan akal sehat serta rasional politiknya sudah hilang dan hanya menimbulkan pragmatisme dan politik instan.
“Jangan sampai demokrasi kita menjadi demokrasi oligarki yang mana demokrasi ini hanya dikuasai oleh penguasa-penguasa yang memiliki modal. Katakanlah kita mau calon dewan, ini susah sekali menjadi calon dewan karena harus perlu modal besar ditambah lagi pragmatisme masyarakat yang hanya uang-uang saja, ini problem demokrasi kita,” ungkap Uhaib kepada awak, Kamis (07/02/2019) .
Bahkan Prof Uhaib mengaku dari hasil riset dilakukannya dari tahun 2013 sampai 2018 di Kalimantan Selatan kapitalisasi demokratis sudah terstruktur di bawah alam sadar kita yang diakibatkan dari salah setting demokrasi dari awal bahwa kekuasaan itu harus dikuasai oleh uang, bukan karena pilihan rasional.
Politik dengan uang adalah dua hal yang begitu dekat sampai ada istilah ‘money politic’ atau politik uang, dan tidak hanya merambah di perkotaan, namun sampai ke pedesaan mulai dari golongan elit sampai golongan sederhana semua mengenal politik uang.
Lantas apakah politik uang dibenarkan? Atau malah menjadi senjata dari seorang predator yang sebenarnya hanya retorika belaka untuk meraup dukungan dan suara dari masyarakat sesuai kepentingan predator itu sendiri.
Dijkatakan dosen Unika ini, tidak ada satu alasan apa pun yang membenarkan politik uang, Bahkan menurutnya politik uang hanya merupakan senjata bagi aktor-aktor yang ingin bermain dalam pusaran kepentingan kelompok dan partai yang dinilai sangat tidak mencerdaskan.
“Idealnya wakil rakyat ini adalah yang mengangkat hak asasi rakyat, bukan mengangkat hak-hak kelompok atau kepentingan partai. Begini yang disebut banalitas demokrasi yang dimaksudkan demokrasi di negeri kita ini seperti politik yang dijalankan di tengah kerumunan pasar. Politik diposisikan seperti pasar dan rakyat adalah kerumunan, lalu keramaian kerumunan pasar itu terjadi dalam siklus politik lima tahun sekali, terutama pada masa kampanye dan pemungutan suara, selalu seperti ini” ucapnya .
Ia mengaku hanya membangun civil society yang dapat membantu menyadarkan masyarakat dari alam bawah sadarnya bahwa politik uang sangat berbahaya karena hanya akan menimbulkan predator yang mementingkan kepentingan kelompok dan partainya saja dengan menggunakan senjata politik uang.
“Kita harus sadar ini, lambat laun tidak ada politik uang yang benar. Karena dengan cara mencari dukungan saja sudah salah, mari kita cerdas dalam memilih untuk menentukan suatu pilihan yang memiliki integritas yang tinggi dan tanpa memainkan namanya politik uang,” pungkasnya.
Lebih lanjut Prof Uhaib memaparkan untuk sekarang jangan berharap institusi demokrasi dapat memberikan hal yang lebih dalam memberikan pencerahan demokrasi yang baik bagi rakyat. Bahkan sangat kecil harapan untuk berharap agar rakyat dapat pencerahan dari institusi demokrasi di negeri ini.
“Katakanlah partai partai politik, lembaga demokrasi di DPR ini semua tidak maksimal merespon situasi politik sosial ekonomi masyarakat. Ini ada yang harus dibenahi dari awal agar tidak tersetting ke depannya marak dengan politik disertai uang. Karena ini akan menimbulkan demokrasi yang tidak mencerdaskan baik bagi rakyat maupun bagi anggota dewan itu sendiri,” katanya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
