PN BANJARMASIN Optimalkan WFH, Dua Hakim Terkonfirmasi Positif Covid-19

SuarIndonesia – Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin kurangi aktivitas dan sisi lain optimalkan WFH (Work From Home) atau kerja dari rumah.

Semua berlatar belakang dua orang hakim terkonfirmasi positif Covid-19.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, M Yuli Hadi melalui Juru Bicara PN Banjarmasin, Aris Bawono Langgeng SH MH, kepada wartawan, Kamis (8/7/2021) mengatakan, pengurangan aktivitas dan WFH diterapkan hingga Jumat (9/7/2021).

“Itu menjadi protokol, karena ada yang positif Covid-19.

Kebetulan ada dua orang hakim positif, sehingga ketua PN berdasar petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi supaya dilaksanakan WFH lagi,” katanya.

Pengurangan aktivitas dan WFH diberlakukan bagi Hakim, Panitera, Sekretaris dan semua Pegawai dalam lingkungan PN Banjarmasin.

Kecuali jika ada keperluan dengan urgensi tinggi, seperti persidangan yang mendesak karena masa tahanan akan habis atau ada putusan yang tertunda.

Selain itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PN Banjarmasin juga tetap dibuka namun dengan jam operasional yang terbatas, yaitu mulai pukul 8.00 hingga 13.00 WITA.

Dijelaskan Aris, meski pada Kamis (8/7/2021) ada sidang yang tertunda, namun sebenarnya penundaan tidak serta merta disebabkan karena adanya pengurangan aktivitas dan WFH.

Contohnya pada sidang perkara dugaan penipuan yang dijadwalkan digelar pada Kamis (8/7/2021), dimana ia merupakan Ketua Majelis Hakim pada sidang tersebut.

Sidang atas perkara dugaan penipuan dengan terdakwa Mantan Bupati Balangan beragendakan pemeriksaan terdakwa itu terpaksa ditunda.

Karena salah satu Hakim Anggota terpapar Covid-19 dan satu Hakim Anggota lainnya sedang menjalani pelatihan.

“Karena majelis tidak lengkap, jadi kami sepakat untuk ditunda,” tambahnya.

“Sebenarnya kalau melihat surat dari Pak Ketua tidak ada sidang tertunda.  Cuma kebetulan, sidang saya dua-duanya Hakim Anggota tidak bisa, jadi tertunda.

Sebenarnya bisa tetap dilaksanakan jika salah satu Hakim Anggota digantikan melalui penetapan oleh Ketua Pengadilan,” pungkas Aris Bawono Langgeng. (ZI)