PERKARA IUP Berujung 2 Tahun Penjara Terhadap Mantan Kadis ESDM Tanbu, Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

SuarIndonesia – Perkara IUP (Izin Usaha Pertambangan) berujung 2 Tahun penjara terhadap mantan Kadis ESDM Tanbu (Tanah Bumbu), dan ini lebih ringan dari tuntutan JPU.

Terdakwa mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Raden Dwijono Putahadi Sutopo, divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (22/6/2022).

Selain itu majelis hakim yang dipimpin hakim Yusriansyah, mendenda terdakwa Rp500 juta subsdair empat bukan kurungan.

Vonis majelis ini agak berbeda dengan tuntutan JPU yang mematok pasal 12, sementara majelis berkeyakinan kalau terdakwa melanggar pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagimana telah diubah denganUU No 20 tahun 2001 tentang pepmberatasn tindak pidana korupsi, kedua pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara JPU Wendra dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mematok pasal 12 UU No 31 tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan UU No20 tahun 2001 tentang pepmberatasn tindak pidana korupsi, kedua pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan tuntutan selama 5 tahun dan denda Rp1,3 M subsidair setahun penjara.

Atas putusan tersebut Wendra kepada awak media masih menyatakan pikir pikir.

Sidang yang berlangsung secara virtual, Rabu (22/6/2022), berlangsung lancar, tidak ada demo yang dilakukan LSM sementara pihak kepolisian tetap siaga.

Seperti diketahui menurut dakwaan bermula Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang dipimpin Alm. Henry Soetio tahun 2010 berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Tanah Bumbu. Henry berencana memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pada awal 2010, Henry bertemu dengan Mardani selaku Bupati Tanah Bumbu. Kemudian, pada pertengahan Tahun 2010, Mardani memperkenalkan Henry Soetio dengan terdakwa Dwidjono.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kadis ESDM bertemu kembali dengan Henry untuk memproses pengurusan IUP dengan cara mengalihkan IUP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) menjadi IUP PCN.

Dengan dalih melakukan pinjaman Dwidjono meminjam uang kepada Henry Soetio guna keperluan modal kerja usaha pertambangan sebagai bekal penghasilan pada saat Pensiun di tahun 2016.

Pada awal tahun 2021, pinjaman yang dilakukan oleh Dwidjono kepada Henry Soetio dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI dimana pinjaman tersebut diduga sebagai penyamaran suap dan gratifikasi.(HD)