SuarIndonesia – Peraturan gubernur (Pergub) Kalsel tentang intensifikasi pendapatan daerah sedang digodok. Jika pergub tersebut sudah berlaku maka terdapat syarat perizinan harus mempunyai NPWP lokal.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ir. Nafarin, penyusunan draf pergub peningkatan pendapatan tersebut merupakan tindak lanjut konfrensi video dengan KPK.
“Berdasarkan arahan KPK bisa saja pemerintah daerah meningkatkan pendapatan melalui kewajiban mengantongi NPWP lokal.
Beberapa daerah lain justru sudah menerapkan pemberlakuan NPWP lokal, selama ini di Kalsel yang penting punya NPWP izinnya diproses,” katanya, Jumat (18/9/2020).
Nafarin menambahkan, beberapa kabupaten di Kalsel juga sudah menerapkan persyaratan NPWP lokal untuk proses perizinan.
“Jika menggunakan NPWP luar maka pajak yang dibayarkan investor masuk ke daerah asal, karena prosesntasi pembagian pajak berdasarkan domisili NPWP. Jika demikian tentu daerah merasa dirugikan, mereka bekerja di sini tapi pajaknya masuk ke daerah lain,” bebernya.
Selain NPWP lokal pada pergub tersebut juga menyertakan kewajiban investor memiliki rekening Bank Daerah.
Sebelum keluar regulasi baru investor bebas saja memilih rekening apapun, jika sudah keluar regulasi baru maka mereka wajib mempunyai rekening daerah.
Sebagian memang sudah menggunakan rekening daerah tapi belum diwajibkan masih bersifat imbauan.
“Selama ini terdapat semacam garansi atau jaminan misalnya penggalian pipa. Garansi tersebut akan dititipkan di bank daerah, setelah selesai pekerjaan baru boleh diambil. Sebelumnya kan bebas saja menggunakan bank manapun,” pungkasnya.(adv/RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
