SuarIndonesia – Perubahan APBD-P 2020 diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah dalam menangani pandemi Covid 19, baik di sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun pendidikan.
“APBD-P 2020 diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan,” kata Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor pada paripurna dewan dengan agenda pengesahan APBD-P 2020, Kamis (10/9/2020), di Banjarmasin.
Diharapkan, dengan pengesahan APBD-P ini, akan semakin mantap untuk melanjutkan proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kalsel.
“Ini semuanya demi kepentingan rakyat, terutama di masa pandemi ini, dengan konsentrasi pada penangganan Covid-19 di Kalsel maupun dampaknya,” ujar Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin Noor pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengatakan, perubahan APBD dilatarbelakangi dengan adanya asumsi-asumsi yang sudah tidak relevan lagi ditetapkan pada APBD murni.
“Perlunya penyesuaian terhadap asumsi-asumsi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kondisi fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin.
Bang Dhin mengungkapkan, kondisi perubahan pendapatan daerah di tahun 2020 yang secara umum mengalami penurunan sebesar -7,94 persen dari APBD murni, merupakan suatu hal yang menjadi keprihatinan bersama, mengingat situasi dan kondisi yang terjadi akibat pandemi Covid-19.
“Badan Anggaran melihat koreksi pendapatan tersebut sebagai suatu kewajaran. Namun tetap mendorong Pemprov melakukan pengelolaan pendapatan,” jelas Bang Dhin menyampaikan laporan Banggar DPRD Kalsel.
Berdasarkan hasil estimasi pada APBD-P 2020, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,66 triliun, atau mengalami penurunan sebesar -7,94 persen, jika dibandingkan target pendapatan pada APBD 2020 sebesar Rp7,23 triliun.
Mencermati komponen target PAD pada APBD-P, yang berkaitan dengan prosentase PAD sebesar 47,50 persen, lebih kecil persentasenya dari target Dana Perimbangan yang ditetapkan 51,03 persen.
Sisi belanja daerah, postur pada APBD-P juga mengalami penurunan Rp533,39 miliar atau -7,04 persen.
“Dengan Postur APBD Perubahan seperti ini, Badan Anggaran berharap Pemerintah Daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
