PENOLAKAN Rumah Karantina Dinilai Komisi IV DPRD Kalsel akibat Kurang Edukasi

SuarIndonesia – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengatakan, penolakan warga terhadap rencana Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian Penanganan (P3) Covid-19 dikarenakan kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Jadi mereka kurang edukasi dan informasi terkait Covid-19, sehingga menolak rencana tempat karantina,” kata Lutfi kepada wartawan, Rabu (15/4/2020), di Banjarmasin.

Untuk itu, seharusnya pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota bisa memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat, sehingga bisa mengerti dan bijaksana menerima pasien orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP).

“Karena lokasi karantina ini diperlukan, mengingat jumlah ODP, PDP maupun positif Covid-19 di Kalsel terus menunjukkan peningkatan,” ujar politisi Partai Gerindra ini, didampingi Wahyudi Rahman dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Ditambahkan, pasien ODP dan PDP ini perlu disiapkan lokasi khusus untuk karantina, sehingga bisa memutuskan rantai penyebaran Covid-19, bukan dibenci atau dijauhi, termasuk ditolak.

“Mereka sebetulnya adalah korban yang tidak perlu kita tolak dan jauhi. Justru mereka harus kita bantu,” ujar Lutfi.

Lutfi menambahkan, Gugus Tugas Covid-19 juga bisa mengamankan areal yang dijadikan tempat karantina, dengan membatasi jumlah petugas dan aparat yang bertugas di lapangan, sehingga tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat.

“Ini yang perlu dipertimbangkan oleh seluruh Gugus Tugas agar tidak menimbulkan ketakutan dan kecemasan di tengah masyarakat,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel 1, yang meliputi Kota Banjarmasin.

Selanjutnya untuk melihat dan mendengar langsung berbagai Langkah yang dilakukan oleh Gugus Tugas P3 Covid-19 kabupaten/kota, Komisi IV DPRD yang terbagi dalam tiga tim akan melakukan monitoring ke daerah-daerah di Kalsel.

“Targetnya, kita ingin melakukan monitoring dan pengawasan terkait bantuan-bantuan dari Gugus Tugas pusat dan provinsi. Apakah efektif dan cukup untuk memenuhi kebutuhan di sana,” tegas Lutfi.

Selain itu, juga untuk mengetahui dampak sosial apa saja yang sudah terasa di daerah-daerah. “Hasil monitoring ini akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Gugus Tugas provinsi agar penanganan Covid-19 ini betul-betul bisa masif dan menyeluruh,” ujarnya. (SU)