Suarindonesia – Kepala Ombudsman Kalimantan Selatan, Nurcholis Madjid, mengatakan peserta CPNS mayoritas mengeluhkan Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kalsel yang tidak responsif atas keluhan lewat kanal pengaduan, Sabtu (27/10/2018).
“Kenyataan ini menyebabkan banyak para peserta CPNS menyampaikan pengaduan melalui Ombudsman,” ucapnya melalui siaran pers.
Madjid memberi catatan terhadap kerja BKD Kalsel. pertama, seleksi CPNS di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, nampak kurang koordinasi antar pihak terkait, sehingga merugikan para peserta CPNS.
Kedua, persoalan menyangkut akreditasi, nampaknya hanya menjadi persoalan di BKD Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan di Kabupaten atau Kota tidak menjadi persoalan. Hal ini mengesankan ada standar yang berbeda dalam penerapan syarat administrasi, khususnya keharusan melampirkan sertifikat akreditasi.
Ketiga, keluhan menyangkut CPNS 2018 yang sangat banyak ini, seharusnya disikapi oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyediakan kanal pengaduan yang lebih akomodatif, dengan batas waktu yang cukup, serta ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga dapat menjadi masukan bagi perubahan-perubahan teknis dalam menseleksi calon CPNS.
Keempat, syarat akreditasi yang disikapi secara ketat, harus menjadi catatan bagi perguruan tinggi, agar memperhatikan persoalan akreditasi secara serius, sehingga tidak merugikan kelulusannya sebagai syarat dalam mencari pekerjaan
Terakhir, Madjid menegaskan bahwa atas semua persoalan tersebut pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, pihaknya juga akan sesegeranya menyampaikan kepada Tim Pengawas CPNS Ombudsman RI, sehingga menjadi tindak lanjut dan masukan bagi pemerintah untuk koreksi kebijakan dalam penerimaan CPNS. (BY)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
