SuarIndonesia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah yang memiliki anggaran sebesar Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat hanya Rp2 miliar.
Dia pun sudah meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.
Menurut dia, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.
“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Jangan sampai, kata dia, para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.
Biasanya, kata dia, penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
“Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini,” kata dia.
Di samping itu, dia mengatakan pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta membuat pendapatan menjadi banyak. Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
“Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang udah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua,” katanya.
Dia mengatakan daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, maka daerah tersebut bisa leluasa membuat program apapun untuk kesejahteraan rakyat.
“Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi,” kata dia.
Hampir separuh BUMD di Indonesia merugi karena “ordal”
Sementara itu, dilansir dari AntaraNews, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia merugi karena maraknya “ordal” atau orang dalam yang bekerja tak profesional.
Dia mengatakan bahwa saat ini BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya “berdarah”. Akhirnya kerugian itu pun berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal.
“Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu.
Dia pun mengaku sudah mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan. Karena jika operasionalnya diteruskan, maka kerugian yang dialami BUMD harus ditambal oleh APBD.
“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ungkap Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.
Dia mengatakan bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD.
Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Hal itu, kata dia, perlu juga didukung oleh kondisi keuangan di daerah. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
