SuaraIndonesia – Terdakwa Muhammad Ilmi salah satu mantan pejabat salah satu bank “pelat merah” (milik BUMN) Cabang Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Batola) Perovinsi Kalsel, oleh majelis hakim Tindak Pidana korupsi Banjarmasin diganjar hukuman selama 4,.6 tahun penjara (empat tahun dan enam bunan).
Vonis disampaikan majelis yang dipimpin hakim Aris Buwono, pada sidang lanjutan di pengadilan tersebut, Rabu (4/1/2023) dan baik terdakwa maupun JPU masih menyatakan pikir pikir.
Majelis berkeyakinan kalau terdakwa bersalah melanggar pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pasal majelis berbeda dengan JPU yang dikomandoi Harwanto mematik pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam tuntutannya.
Selain itu terdakwa juga didenda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan, sedangkan uang pengganti dalam vonis tersebut jauh berbeda dengan tuntutan.
Terdakwa hanya dibebani Rp 800.000, bila tidak dapat membayar maka kurungannya bertambah sebulan.
Majelis berpendapat rendahnya uang pengganti tersebut hanya di nikmati terdakwa sementara selebihnya adalah para nasabah bank yang tidak melunasi kredit diberikan.
Selain itu majeli juga menyebutkan dalam vonisnya kalau alat bukti sebagian besar adalah palsu seperti KTP maupun akte cerai debitur.
Begitu juga dengan surata jaminan berupan invoice alat berat berupa eksavator semuanya palsu.
Sementara dalam tuntutannya JPU menuntut selama enam tahun penjara. Selain itu pidana penjara tersebut, terdakwa juga dibebani pidana denda Rp 500 juta.
Bila tidak dapat membayar maka kurungannnya bertambah selama enam bulan. Disamping itu terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,9 M bila harta benda tidak dapat membayar maka pidana tambahan selama tiga tahun.
JPU berkeyakinan kalau terdakwa yang didakwa oleh JPU mencairkan kredit fiktif sehingga bank plat merah menderita kerugian mencapai Rp 5,9 M. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
